Ikonkata-Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penanganan isu Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konstitusi, otonomi khusus, dan Asta Cita.
Kegiatan tersebut digelar melalui Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9).
Pembahasan diarahkan pada penguatan percepatan pembangunan Papua melalui sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari politik, hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial, budaya hingga hak asasi manusia.
Evaluasi terhadap efektivitas program dan penyamaan narasi kebijakan dinilai perlu dilakukan agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.
Penguatan koordinasi juga menjadi bagian dari pembahasan, termasuk pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
Selain itu, diplomasi dan konsolidasi disebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Papua.
FGD tersebut dibuka Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman dan ditutup Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Dr. Heru Kreshna Reza.
