Ikonkata-Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan, Andi Abd. Waris Halid, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian RAPBN 2027 memberikan gambaran optimistis mengenai arah pembangunan nasional.
Namun, menurut Waris, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari capaian ekonomi dan indikator makro. Yang lebih penting, hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di daerah.
“Pidato Presiden itu memberikan rasa optimisme kepada kita tentang arah pembangunan secara nasional. Tetapi keberhasilan daripada itu tidak hanya dilihat dari capaian dan hasil pembangunan secara nasional, tetapi hasil pembangunan nasional itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Waris Halid usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Untuk menjalankan agenda tersebut, pemerintah merancang Belanja Negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026.
Pendapatan Negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6 persen, dengan sejumlah indikator kesejahteraan diharapkan membaik, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Bagi Waris, target tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang memastikan daerah tidak hanya menjadi penerima kebijakan pusat, tetapi memperoleh ruang dan dukungan yang cukup untuk mengembangkan potensinya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan kepada daerah melalui pemerataan pembangunan, keadilan fiskal dan penguatan otonomi daerah.
“Untuk itu maka keberpihakan kepada daerah harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, keadilan fiskal, penguatan otonomi daerah sehingga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah,” tegasnya.
Menurut Waris, semangat tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga hadir dalam bentuk infrastruktur, pelayanan publik, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ia menilai delapan prioritas nasional yang disampaikan Presiden memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan daerah. Terutama pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, kesehatan, pendidikan, pangan, energi dan infrastruktur.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” kata Prabowo.
