Ikonkata-Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menilai demokrasi liberal pascareformasi telah membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas, tetapi belum selalu diikuti kapasitas kepemimpinan yang memadai. Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang di tengah pergantian pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Kalla dalam kuliah umum keduanya di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Amerika Serikat, Kamis (15/10/2026). Kuliah bertajuk “Indonesia at a Crossroads: What’s Changing in its Politics and Why” itu merupakan bagian dari Vice President Kalla Lecture Series yang dijadwalkan berlangsung dalam lima sesi.
Bertempat di Altgeld Hall #315, kuliah tersebut dihadiri sekitar 100 peserta, termasuk akademisi dari berbagai disiplin ilmu serta mahasiswa program magister dan doktoral, terutama di bidang ilmu politik.
Dalam pemaparannya selama sekitar dua jam, Kalla membahas hubungan antara liberalisasi ekonomi dan politik liberal, serta tantangan demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998.
“Demokrasi liberal pascareformasi membuka kompetisi politik, tetapi tidak selalu diimbangi pengalaman dan kapasitas yang memadai,” kata Kalla.
Menurut dia, popularitas dan kemampuan finansial kerap memiliki pengaruh besar dalam pemilihan, sementara kompetensi dan kualitas kepemimpinan belum selalu menjadi faktor penentu.
Krisis Asia dan Liberalisasi Perbankan
Kalla juga mengulas kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998 dalam konteks krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997. Ia mengaitkan kerentanan sektor perbankan Indonesia dengan kebijakan liberalisasi dan deregulasi perbankan pada masa pemerintahan Soeharto.
Menurut Kalla, kemudahan mendirikan bank mendorong pertumbuhan jumlah bank swasta secara cepat, tetapi pengawasan dan ketahanan sistem keuangan menjadi persoalan penting.
Ia menyebut, sebelum krisis 1997, jumlah bank di Indonesia telah mencapai sekitar 240 hingga 250 bank.
“Semua deregulasi, bank terbuka, semua orang bisa bikin bank dengan modal Rp 2,5 miliar saja, lalu berdirilah 250 bank. Pemerintah bangga pada waktu itu,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, pengalaman tersebut menjadi bagian dari pelajaran mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi, pengawasan institusi, dan stabilitas politik. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia turut mempercepat berakhirnya pemerintahan Soeharto setelah lebih dari tiga dekade berkuasa.
GBHN untuk Menjaga Arah Pembangunan
Selain membahas demokrasi dan krisis ekonomi, Kalla mengangkat kembali gagasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai kerangka perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah.
Ia menilai, pergantian presiden yang diikuti perubahan prioritas dan program pembangunan dapat menyulitkan kesinambungan kebijakan nasional. Karena itu, Indonesia dinilai perlu mempertimbangkan mekanisme yang dapat menjaga arah pembangunan lintas periode pemerintahan.
“GBHN itu namanya saja garis besar haluan negara, itu suatu hal yang penting sebenarnya, sehingga negara bisa membikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah lima tahun,” kata Kalla.
Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengembalikan Indonesia ke sistem Demokrasi Terpimpin ataupun menghapus prinsip demokrasi yang berlaku saat ini.
Kalla mengatakan, pembahasan mengenai GBHN perlu mempertimbangkan konsekuensi perubahan sistem ketatanegaraan. Ia juga menekankan bahwa pemilihan presiden secara langsung harus tetap dipertahankan sebagai hak rakyat dalam demokrasi.
“Kalau hanya masalah GBHN silakan, tapi akan banyak perubahan terjadi kalau itu diubah. Kita ingin prinsip-prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi,” ujarnya.
Wacana GBHN dengan demikian ditempatkan dalam perdebatan mengenai bagaimana menjaga kesinambungan pembangunan nasional tanpa menghilangkan mekanisme pemilihan langsung dan hak politik warga negara.
Kuliah Berikutnya Membahas Pengalaman Perdamaian
Rangkaian Vice President Kalla Lecture Series akan berlanjut pada Senin (19/10/2026) dengan tema “Lesson from the Search for Peace: Aceh, Afghanistan, and Southern Thailand”.
Tema tersebut dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman Kalla dalam berbagai upaya penyelesaian konflik. Di Aceh, ia berperan dalam proses yang mengantarkan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.
Kalla juga terlibat dalam upaya perundingan damai terkait Afghanistan, termasuk proses di Doha pada 2018 antara Taliban dan pemerintah Afghanistan saat itu, serta upaya mencari penyelesaian konflik di Thailand selatan.
Kuliah mendatang akan membahas pengalaman tersebut sebagai bahan untuk memahami proses negosiasi, pembangunan kepercayaan, dan upaya mengakhiri konflik bersenjata.
