Ikonkata-Rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi kembali masuk dalam perencanaan Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2027.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan rencana tersebut kembali disiapkan setelah belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan. Pemkot Makassar akan menyusun perencanaan baru agar program penataan Karebosi dapat dilaksanakan pada 2027.
“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” kata Munafri dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar mengenai Ranperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Rencana Karebosi tersebut menjadi bagian dari pembahasan arah pembangunan Kota Makassar di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurut Munafri, kondisi fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan program dan kegiatan prioritas. Namun, program yang dinilai penting tetap disiapkan melalui perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” ujarnya.
Disiapkan Lewat Tender Dini
Selain memasukkan kembali Karebosi dalam perencanaan 2027, Pemkot Makassar menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek yang telah memiliki kesiapan perencanaan.
Langkah tersebut dilakukan agar pekerjaan tidak harus menunggu hingga anggaran berjalan lebih jauh pada tahun berikutnya.
Dengan tender dini, proyek yang telah memenuhi kesiapan administrasi dan perencanaan dapat diproses lebih awal sehingga pelaksanaan pekerjaan ditargetkan mulai pada Januari 2027.
“Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” jelas Munafri.
Sejumlah proyek strategis juga disiapkan menggunakan skema tersebut, termasuk pekerjaan yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih panjang atau bersifat multiyears.
“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” katanya.
Perubahan APBD 2026
Dalam rapat paripurna tersebut, Munafri juga menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih, turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari APBD Pokok sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Struktur tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp699,85 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Munafri mengatakan perubahan APBD tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pembahasan bersama DPRD Kota Makassar selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 ditetapkan.
