Ikonkata-Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari BBM, listrik, air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), LPG 3 kilogram hingga ketenagakerjaan dibahas dalam satu forum lintas sektor.
Forum Forkopimda Plus tersebut dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/2026) malam.
Pertemuan tidak sekadar membahas persoalan yang berkembang di lapangan, tetapi diarahkan untuk memastikan setiap masalah memiliki langkah penanganan dan tindak lanjut yang jelas.
Bupati Andi Ina menegaskan, pemerintah harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi keresahan.
“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.
BBM Cukup, Tata Kelola Diperkuat
Ketersediaan BBM menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Barru.
Penyaluran harian untuk sembilan SPBU mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar, bahkan mendapat tambahan pasokan sekitar 15–20 persen dari kondisi normal.
Tingginya kebutuhan BBM di Barru tidak terlepas dari posisi daerah tersebut sebagai jalur Trans Sulawesi yang dilintasi kendaraan masyarakat maupun angkutan logistik. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat lokal, termasuk nelayan, juga harus tetap dipastikan.
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang meminta distribusi dan pengawasan diperketat, termasuk terhadap tata kelola SPBU dan praktik penjualan BBM menggunakan jeriken di pinggir jalan.
Antrean kendaraan besar, khususnya di SPBU Bojo, juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
Bupati meminta seluruh pengelola SPBU memperbaiki pelayanan dan memastikan masyarakat lokal tidak kesulitan mendapatkan BBM.
“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” ujar Andi Ina.
Ia juga mengingatkan agar surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Listrik dan Air Bersih Jadi Perhatian
Persoalan energi juga dibahas dari sisi kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan bahwa pemadaman berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur serta kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung.
Pemkab Barru meminta PLN memperkuat komunikasi terkait jadwal pemadaman agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas. Kawasan ekonomi dan fasilitas strategis juga diminta menjadi perhatian.
Bupati secara khusus meminta kontinuitas pasokan listrik ke RSUD Barru dijaga karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.
“Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.
Sementara itu, menurunnya debit sejumlah sumber air dan produksi intake membuat persoalan air bersih turut menjadi perhatian.
Pemkab bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, Damkar dan unsur terkait terus mendistribusikan air menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak.
Namun, Bupati menilai distribusi air tidak cukup menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan yang lebih permanen agar persoalan air tidak selalu ditangani secara reaktif ketika musim kemarau tiba.
Karhutla hingga LPG 3 Kg
Pada sektor karhutla, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Setiap kejadian kebakaran diminta ditelusuri untuk mengetahui penyebab, status lahan serta pihak yang bertanggung jawab.
Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat mendorong penguatan edukasi dan pencegahan kepada masyarakat. Sementara Kajari Barru Erik Yudistira menegaskan penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
Persoalan distribusi LPG 3 kilogram juga mendapat perhatian. Pemkab menyoroti masih adanya pengecer yang tidak tercatat sebagai pangkalan resmi serta penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat yang tidak masuk sasaran.
Penataan distribusi dan edukasi masyarakat dinilai penting agar subsidi pemerintah benar-benar diterima kelompok yang berhak.
PHK dan Investasi
Di sektor ketenagakerjaan, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Layar Perkasa Nusantara yang melibatkan puluhan pekerja masih dalam proses mediasi tripartit.
Pemerintah mendorong penyelesaian melalui dialog dengan tetap memperhatikan hak pekerja sekaligus keberlangsungan investasi.
Kapolres Barru menyatakan kepolisian siap mendukung pengamanan situasi. Namun, penyelesaian persoalan diutamakan melalui koordinasi dan langkah teknis sebelum masuk ke proses hukum.
Jangan Biarkan Informasi Memicu Kepanikan
Forum Forkopimda Plus juga menyoroti pentingnya komunikasi publik. Informasi yang tidak utuh, terutama yang beredar melalui media sosial, dinilai berpotensi memperbesar persoalan dan memicu kepanikan masyarakat.
Wakil Bupati meminta setiap persoalan diselesaikan sejak hulu melalui koordinasi dan dialog. Media juga diharapkan menyampaikan informasi secara faktual, berimbang dan utuh, termasuk perkembangan penanganan serta solusi yang sedang dilakukan pemerintah.
Menutup pertemuan, Bupati Andi Ina menegaskan seluruh pembahasan harus berujung pada tindakan nyata.
“Kita ingin pertemuan ini menjadi hasil dan kesepakatan kita bersama, dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru tidak terjadi kepanikan terhadap hal-hal yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Menurut Andi Ina, kekompakan lintas sektor dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani sejak dini, sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
