Ikonkata-Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut JK, setelah kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat terpenuhi, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus segera mengalihkan fokus pada pembangunan kembali rumah warga.
Hal itu disampaikan JK saat mengunjungi posko pengungsian di Gelora Samador dan posko BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, Jumat (28/8/2026).
JK mengatakan penanganan bencana pada dasarnya terbagi dalam dua tahap, yakni tanggap darurat dan rekonstruksi. Pada tahap pertama, kebutuhan utama yang harus dipastikan adalah tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan.
“Kalau tiga hal ini terpenuhi, unsur tanggap darurat sudah berjalan. Setelah itu masuk tahap rekonstruksi,” ujar JK.
Ia menilai pembangunan kembali rumah warga menjadi tantangan terbesar setelah bencana. Kebutuhan biaya yang besar membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.
Karena itu, JK mendorong model gotong royong dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan organisasi kemanusiaan.
“Pemerintah bisa menyiapkan bahan, kemudian masyarakat ikut bekerja membangun kembali rumahnya. Ini seperti yang pernah dilakukan di Yogyakarta setelah gempa,” katanya.
JK mencontohkan penanganan pascagempa Yogyakarta. Saat itu, pemerintah menyediakan bahan bangunan, sementara masyarakat dan mahasiswa teknik ikut membantu pembangunan rumah. Warga juga mendapat dukungan biaya kerja selama masa pemulihan.
Menurut JK, pola serupa dapat diterapkan di NTT agar korban tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi ikut terlibat dalam proses pemulihan.
“Jangan sampai pengungsi hanya duduk menunggu. Mereka harus bekerja dan terlibat dalam membangun kembali kehidupannya,” tegasnya.
Untuk mendukung proses tersebut, PMI akan melakukan pendataan kebutuhan material di lapangan, termasuk seng, semen, dan bahan bangunan lainnya. Bantuan akan disalurkan berdasarkan hasil pendataan.
“PMI bisa membantu membeli seng atau bahan yang dibutuhkan. Nanti kita lihat apa yang paling banyak diperlukan, lalu kita tawarkan kepada pihak-pihak yang ingin membantu,” ujar JK.
Ia juga meminta pemanfaatan material dan sumber daya lokal untuk mempercepat proses rekonstruksi sekaligus menekan biaya distribusi.
“Kalau ada bahan di sini, gunakan yang ada di sini. Tidak perlu semuanya didatangkan dari luar karena ongkosnya lebih mahal,” katanya.
JK menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga dapat dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Dalam kunjungannya, JK didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Jenderal PMI AM Fachir, perwakilan IFRC, serta sejumlah pengurus PMI Pusat.
JK juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan bencana karena berada di kawasan Ring of Fire. Namun, menurutnya, kesadaran masyarakat menghadapi bencana kini semakin baik, terutama setelah pengalaman tsunami Aceh 2004.
Meski demikian, ia menegaskan setiap korban bencana tetap harus mendapat perhatian.
“Namanya gempa tetap punya korban. Satu orang pun tetap korban,” katanya.
Bagi JK, pemulihan pascabencana bukan semata persoalan pembangunan fisik, tetapi juga upaya mengembalikan kehidupan masyarakat.
“Bencana adalah persoalan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Itulah harapan kita,” tutupnya.
