Ikonkata-Pemerintah Kota Makassar terus mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memaparkan inovasi tersebut dalam Talkshow Zona Inspirasi yang disiarkan langsung dari Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Appi, Lontara Plus dirancang sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka temui di lapangan.
“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita kembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujar Appi.
Ia mengatakan, aplikasi tersebut juga membuka kanal komunikasi langsung antara warga dan pemerintah. Mulai persoalan infrastruktur, kebersihan, sosial, hingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat disampaikan melalui platform tersebut.
Dari 358 Aplikasi Jadi Satu Platform
Appi mengungkapkan, salah satu alasan Pemkot Makassar melakukan integrasi digital karena sebelumnya terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan.
Kondisi tersebut dinilai justru berpotensi membuat pelayanan menjadi tidak sederhana. Karena itu, Pemkot Makassar memilih mengintegrasikan berbagai sistem agar layanan dapat diakses melalui satu pintu.
“Dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa yang disampaikan warga ke OPD,” katanya.
Bagi Appi, transformasi digital bukan sekadar memperbanyak aplikasi. Teknologi harus mampu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih efektif, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” tegasnya.
Warga Tak Perlu Cari Lurah atau Camat
Salah satu fungsi yang ditekankan Appi adalah kanal pengaduan masyarakat.
Warga dapat melaporkan persoalan yang ditemukan di lingkungan masing-masing tanpa harus mendatangi kantor lurah, camat maupun kantor wali kota.
Persoalan seperti saluran air tersumbat, kerusakan infrastruktur hingga fasilitas publik yang membutuhkan penanganan dapat disampaikan melalui Lontara Plus.
“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara Plus,” ujarnya.
Laporan tersebut kemudian menjadi informasi bagi pemerintah untuk melihat kondisi riil di lapangan dan menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan serta tingkat urgensinya.
“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” kata Appi.
Digitalisasi Harus Terasa di Warga
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
Kecepatan pelayanan, kemudahan akses, transparansi dan kepastian proses menjadi ukuran penting dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi.
Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi berulang kali memasukkan data atau berpindah dari satu unit pelayanan ke unit lainnya hanya untuk menyelesaikan satu urusan.
“Konsep ini menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.
Menurut Appi, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah juga semakin tinggi. Pemerintah dituntut mengetahui persoalan warga sekaligus memiliki sistem yang memungkinkan persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan,” katanya.
Tak Sekadar Pelayanan, Bangun Ekosistem
Transformasi digital Makassar, kata Appi, tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem kota yang juga mendukung ekonomi, pendidikan, kreativitas dan perkembangan generasi muda.
Pemkot Makassar turut menyiapkan ruang pengembangan kreativitas melalui berbagai inisiatif, termasuk Makassar Youth Philosophy.
Bagi Appi, pemerintah harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan sekaligus memiliki ruang untuk berkembang.
Karena itu, pengembangan Lontara Plus akan terus disempurnakan mengikuti kebutuhan warga.
“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkapnya.
Appi menekankan, pemerintah harus terbuka terhadap perubahan. Sebab, teknologi dan kebutuhan masyarakat terus bergerak.
Pada akhirnya, kata dia, Lontara Plus diharapkan menjadi instrumen yang membuat pemerintah semakin dekat dengan warga.
“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga sampai ke Pemerintah,” pungkasnya.
