Ikonkata-Pelayanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir dalam sidang yang menjadi forum evaluasi kinerja kementerian dan lembaga sekaligus menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan agenda prioritas nasional.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah capaian pelayanan publik pemerintah. Salah satunya layanan BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Sejumlah layanan yang mendapat sorotan antara lain registrasi obat dan produk biologi, notifikasi kosmetik, registrasi pangan olahan, obat tradisional dan suplemen kesehatan, sertifikasi sarana produksi dan distribusi, persetujuan uji klinik hingga layanan surat keterangan impor dan ekspor.
Sorotan tersebut memperlihatkan posisi BPOM yang semakin strategis dalam menjaga dua kepentingan sekaligus: mempermudah layanan kepada dunia usaha dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.
Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu.
Digitalisasi hingga Regulasi Berbasis Risiko
Capaian pelayanan BPOM tidak terlepas dari transformasi yang terus dilakukan melalui digitalisasi proses bisnis, penyederhanaan regulasi berbasis risiko dan percepatan layanan perizinan.
Transformasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha tanpa mengurangi fungsi utama BPOM sebagai regulator dan pengawas obat dan makanan.
Penguatan sistem regulatori BPOM juga mendapat pengakuan internasional setelah Indonesia memperoleh status WHO-Listed Authority (WLA).
Status tersebut memperkuat posisi BPOM sebagai otoritas regulator obat yang memenuhi standar internasional dalam menjalankan fungsi regulatori, termasuk evaluasi produk, inspeksi, pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis ilmiah.
Bagi industri farmasi nasional, pengakuan tersebut sekaligus menjadi modal untuk memperkuat kepercayaan global dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Taruna Ikrar: Jangan Berhenti Berinovasi
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi lembaganya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Apresiasi Presiden menjadi pemicu bagi BPOM untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, adaptif, dan berstandar internasional,” tutur Taruna.
Ia menegaskan, percepatan pelayanan harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kami akan terus menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha dengan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang efektif,” lanjutnya.
Ke depan, BPOM akan melanjutkan penguatan sistem digital, penyederhanaan proses bisnis, penerapan regulasi berbasis risiko serta peningkatan tata kelola regulatori.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkuat kontribusi BPOM terhadap reformasi birokrasi, daya saing industri nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Bagi BPOM, apresiasi di ruang sidang kabinet bukan sekadar pengakuan atas capaian. Ia menjadi tantangan untuk memastikan pelayanan publik terus bergerak lebih cepat tanpa kehilangan fungsi utamanya: melindungi masyarakat.
