Ikonkata-Pemerintah Kota Makassar sedang berpacu dengan waktu. Di tengah target nasional digitalisasi perlindungan sosial, Pemkot Makassar memilih memasang target lebih tinggi: 70 persen pendataan warga harus rampung sebelum 31 Agustus 2026.
Melalui Dinas Sosial, pemerintah mengerahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) untuk turun dari meja kantor ke lapangan. Mereka menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, menyisir warga dari kecamatan ke kecamatan.
Hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 kepala keluarga (KK) telah berhasil didata. Angka itu setara sekitar 11,41 persen dari total sasaran yang mencapai 426.000 KK.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyebut capaian tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibanding kondisi pada awal pelaksanaan pendataan.
“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).
Makassar merupakan salah satu dari 48 daerah pilot project nasional untuk digitalisasi perlindungan sosial. Karena itu, pendataan bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun basis data sosial yang lebih terpadu.
Menariknya, posisi Makassar sempat berada di papan bawah.
Pada pekan pertama Agustus, progres pendataan baru sekitar 0,1 persen, atau kurang lebih 1.000 KK. Setelah evaluasi dan pengerahan agen dari berbagai perangkat daerah, angka tersebut bergerak cepat hingga menempatkan Makassar di posisi tengah daerah yang mengikuti uji coba.
“Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” katanya.
Namun, pemerintah kota tidak ingin berhenti di angka tersebut.
Pemerintah pusat dalam tahap uji coba menetapkan target sekitar 40 hingga 60 persen. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi justru meminta capaian Makassar didorong lebih tinggi, yakni 70 persen sebelum 31 Agustus.
“Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen,” ujar Andi Bukti.
Untuk mengejar target itu, Dinas Sosial menyiapkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos dari berbagai SKPD.
Sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap sebelumnya. Pengerahan dilakukan bergiliran berdasarkan wilayah kerja. Setiap sesi berlangsung selama tiga hari.
Tahap pertama menyasar Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.
Tahap berikutnya bergerak ke Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang. Kecamatan lain seperti Biringkanaya, Tallo, Makassar, Ujung Tanah, dan wilayah lainnya menyusul dalam sesi berikutnya.
“Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan,” jelasnya.
Pola ini dibuat agar pengerahan ribuan agen tidak menumpuk pada satu wilayah. Satu sesi berlangsung tiga hari, kemudian dilanjutkan sesi berikutnya.
Tetapi mengejar persentase bukan berarti mengabaikan kualitas data.
Dinas Sosial menegaskan, sasaran akhirnya tetap sama: memastikan warga yang masuk kategori penerima perlindungan sosial benar-benar terdata sesuai kondisi sebenarnya.
“Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata. Percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” tuturnya.
Di lapangan, pekerjaan itu tidak sepenuhnya mulus.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah komitmen dan ketersediaan agen dari sejumlah SKPD. Ketika personel tidak mencukupi, Dinas Sosial harus turun langsung menutup kekurangan.
“Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan,” kata Andi Bukti.
Setelah gelombang agen dari SKPD selesai, pemerintah menyiapkan lapisan berikutnya: RT dan RW.
Mereka akan dilibatkan untuk menyisir warga yang mungkin belum masuk dalam sistem pendataan.
“Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata,” ujarnya.
Strategi ini sekaligus membawa pendataan lebih dekat ke tingkat lingkungan. RT dan RW dinilai memiliki posisi strategis untuk mengetahui perubahan kondisi warga yang mungkin luput dari pendataan umum.
Perlinsos Digital sendiri menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran maupun pengaduan terkait data secara lebih terintegrasi.
Harapannya sederhana, tetapi dampaknya besar: data penerima bantuan sosial tidak lagi sekadar kumpulan angka, melainkan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga.
Sebab, di balik satu angka persentase, ada rumah yang harus ditemukan, keluarga yang harus diverifikasi, dan warga yang tidak boleh hilang dari radar perlindungan sosial.
Dengan capaian 50.088 KK per 11 Agustus, Dinas Sosial masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target 70 persen.
Waktu yang tersisa hingga 31 Agustus pun tidak panjang.
Andi Bukti memastikan percepatan akan terus dilakukan melalui pengerahan agen, koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, hingga pelibatan RT/RW.
“Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen,” pungkasnya.
