Ikonkata-Program revitalisasi sekolah yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari DPRD Kota Makassar. Komisi D menilai langkah tersebut menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan daya tampung siswa baru, khususnya di jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, mengatakan kebutuhan penambahan ruang belajar semakin mendesak setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dalam beberapa tahun terakhir kerap diwarnai persoalan keterbatasan kuota di sejumlah SMP negeri.
Menurutnya, revitalisasi sekolah merupakan usulan yang sejak awal dikawal Komisi D sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dibanding menambah rombongan belajar (rombel) tanpa didukung ruang kelas yang memadai.
“Ini memang usulan kami sejak awal. Persoalan jumlah lulusan SD yang terus meningkat sangat berpengaruh terhadap penerimaan siswa di SMP negeri,” kata Fahrizal, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak bisa terus mengandalkan solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, kebijakan menambah rombongan belajar tanpa penambahan ruang kelas berpotensi memunculkan persoalan administrasi maupun kualitas layanan pendidikan di kemudian hari.
“Jangan sampai solusi yang dilakukan hanya menambah rombel tanpa memperbarui atau menambah ruang kelas. Itu bukan solusi yang menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Fahrizal menjelaskan pengalaman pelaksanaan SPMB tahun lalu menunjukkan keterbatasan kuota SMP negeri banyak diatasi dengan penambahan rombel. Padahal, kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak pada pengelolaan data pokok pendidikan (Dapodik) serta proses administrasi akademik di masa mendatang.
Karena itu, Komisi D mendorong pemerintah lebih fokus memperbanyak ruang kelas di sekolah-sekolah yang masih memungkinkan dikembangkan.
Menurutnya, penambahan ruang belajar harus mempertimbangkan kondisi lahan, struktur bangunan, serta kebutuhan riil setiap sekolah.
Sebagai contoh, sekolah yang idealnya memiliki 11 rombongan belajar tetapi baru didukung tujuh ruang kelas dinilai layak memperoleh tambahan empat ruang kelas agar daya tampung meningkat.
“Kalau memungkinkan dibangun bertingkat, tentu harus dilihat dulu apakah struktur bangunannya masih layak atau tidak. Semua harus melalui kajian teknis,” katanya.
Fahrizal mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang menindaklanjuti usulan tersebut melalui program revitalisasi sekolah.
Sebelumnya, Pemkot Makassar mengusulkan 79 sekolah sebagai penerima bantuan revitalisasi. Pada tahap awal, 11 sekolah mendapat alokasi bantuan, kemudian bertambah menjadi 30 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tahun ini.
Menurutnya, pendekatan tersebut jauh lebih realistis dibanding membangun sekolah baru yang membutuhkan waktu dan anggaran besar, sementara kebutuhan daya tampung terus meningkat setiap tahun.
Selain mendorong penambahan ruang kelas SMP, Komisi D juga meminta pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah dasar yang kondisi bangunannya sudah tidak layak agar kualitas sarana pendidikan meningkat secara merata.
DPRD, lanjut Fahrizal, akan mengawal pelaksanaan revitalisasi mulai dari proses pembangunan hingga evaluasi hasil pekerjaan.
Komisi D juga berencana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar.
