Ikonkata-Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak luas karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam menjamin pasokan energi nasional.
“Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DMO batu bara secara tuntas. Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan pasokan listrik. Karena itu, apabila terdapat penyimpangan yang berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,” ujar Habib Aboe dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Jumat (10/7/2026).
Politikus Fraksi PKS itu menegaskan pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Ia menilai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin kuat apabila aparat bekerja secara profesional, independen, dan berlandaskan alat bukti yang sah.
Namun demikian, Habib Aboe mengingatkan agar seluruh proses penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip due process of law.
Menurutnya, setiap tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan, harus dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menghormati hak-hak setiap pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penegakan hukum yang baik bukan hanya menghasilkan putusan yang benar, tetapi juga ditempuh melalui prosedur yang benar,” katanya.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, Habib Aboe juga menekankan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dan lembaga negara dalam menangani perkara-perkara strategis.
Ia berharap seluruh institusi menjalankan kewenangan masing-masing secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kesan adanya benturan antarlembaga di mata publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kolaborasi yang sehat, saling menghormati kewenangan, dan memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum serta memberantas korupsi,” ujarnya.
Habib Aboe menilai koordinasi yang baik antarinstansi akan memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
Menurutnya, masyarakat tidak menginginkan polemik antarpenegak hukum, melainkan berharap setiap perkara korupsi dapat diungkap secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, seluruh institusi harus memperlihatkan soliditas dalam menjalankan kewenangannya,” tutupnya.
