Ikonkata-Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, menerima berbagai aspirasi masyarakat Kota Makassar dalam dialog terbuka yang digelar di Kantor DPD Sulawesi Selatan.
Forum yang berlangsung secara partisipatif itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan para pemangku kebijakan.
Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Takalar. Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan penolakan terhadap proyek tersebut karena khawatir terhadap dampak lingkungan, mekanisme pembebasan lahan, hingga potensi terganggunya mata pencaharian masyarakat setempat.
Masyarakat berharap setiap proyek strategis nasional tetap mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi publik, serta memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Selain persoalan PSN, peserta dialog juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan Koperasi Merah Putih di sejumlah daerah. Menurut mereka, koperasi yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan masih menghadapi berbagai kendala sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Sejumlah peserta menilai pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Andi Waris Halid menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagai anggota DPD RI.
“Setiap pembangunan harus berpijak pada kepentingan rakyat. Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting yang akan kami kawal agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kelompok yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaannya.
Andi Waris juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Menurutnya, keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sejak awal akan meminimalkan potensi kesalahpahaman maupun konflik di kemudian hari.
