Ikonkata-Persoalan keamanan lorong, bantuan sosial, hingga kebutuhan air bersih mendominasi aspirasi warga saat Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra, menggelar reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026 di Kecamatan Biringkanaya, Selasa (19/5/2026).
Politikus Fraksi Partai NasDem itu menyambangi tiga titik reses di Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng untuk menyerap langsung keluhan warga di daerah pemilihannya, Tamalanrea dan Biringkanaya.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari permintaan pemasangan CCTV di lorong permukiman, perbaikan data penerima bantuan sosial, hingga pengadaan sumur bor untuk mengatasi kebutuhan air bersih warga.
Menanggapi permintaan CCTV, Odhika mengatakan anggaran pengadaan perangkat keamanan lingkungan tersebut umumnya melekat di masing-masing kelurahan. Karena itu, pihaknya akan mendorong titik-titik yang belum terjangkau agar masuk dalam usulan prioritas.
“Kita akan usulkan titik-titik yang memang belum tersentuh CCTV karena ini berkaitan langsung dengan keamanan lingkungan warga,” kata Odhika.
Selain persoalan keamanan, warga juga menyampaikan keluhan terkait akses bantuan sosial dan layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Banyak warga disebut masih terkendala status data kesejahteraan atau desil yang digunakan pemerintah sebagai acuan penerima bantuan.
Odhika menjelaskan, solusi utama persoalan tersebut berada pada pembaruan dan perbaikan data desil masyarakat agar warga yang layak dapat terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.
“Banyak warga ingin pengalihan BPJS mandiri ke KIS gratis. Itu harus dimulai dari perbaikan data desilnya,” ujarnya.
Sementara itu, aspirasi terkait sumur bor kembali disampaikan warga Villa Mutiara, Kelurahan Bulurokeng. Menurut Odhika, usulan tersebut berpeluang direalisasikan karena sebelumnya program serupa telah berjalan di wilayah yang sama.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan rakyat, Odhika menegaskan seluruh aspirasi warga akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Ia mengklaim sejumlah aspirasi hasil reses sebelumnya telah terealisasi dan menjadi bagian dari komitmennya dalam mengawal kebutuhan masyarakat di tingkat pemerintahan kota.
“Semua aspirasi tetap kami masukkan dalam laporan hasil reses supaya bisa diakomodasi dan direalisasikan oleh dinas terkait,” tutupnya.
