Ikonkata-Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mendorong agar telur bebek masuk dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, penggunaan telur bebek dapat memperkaya variasi sumber protein dalam program tersebut sekaligus menjadi solusi bagi para peternak bebek nasional yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi dan kerugian usaha.
Pernyataan itu disampaikan Achmad Ru’yat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Ia menilai nomenklatur dalam program Badan Gizi Nasional (BGN) sejauh ini tidak membatasi jenis telur tertentu sehingga telur bebek dinilai memiliki peluang besar untuk digunakan sebagai alternatif sumber protein.
“Yang saya tahu di nomenklatur BGN Republik Indonesia kebutuhan protein itu disebutnya di antaranya telur dan daging. Telurnya telur apa tidak disebut, karena itu mungkin perlu semacam keanekaragaman di samping telur ayam, juga penting ada pilihan telur bebek,” ujar Achmad.
Politisi yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan, yang paling utama dalam program MBG adalah memastikan menu yang disajikan tetap memenuhi standar gizi bagi masyarakat.
Selain mendorong penyerapan produksi telur bebek nasional, Achmad juga menyoroti belum adanya subsidi pemerintah untuk sektor peternakan, khususnya terkait pakan ternak.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sektor pertanian yang mendapat dukungan subsidi pupuk cukup besar dalam APBN 2025.
Menurutnya, negara perlu hadir memberikan perlindungan yang lebih adil kepada peternak melalui kebijakan anggaran, termasuk kemungkinan subsidi pakan.
“Sedangkan untuk peternak selama ini memang masih tidak ada subsidi. Sebagai anggota Banggar, saya pikir kenapa tidak ada subsidi untuk pakan. Karena terus terang hadirnya negara ini filosofisnya untuk melindungi warganya,” katanya.
Achmad menilai kebijakan tersebut penting agar para peternak bebek tetap mampu bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketatnya persaingan pasar.
Ia berharap aspirasi para peternak dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan pimpinan Badan Gizi Nasional dalam penyusunan kebijakan program MBG ke depan.
