Ikonkata-Ancaman musim kemarau 2026 mulai menjadi perhatian serius di Nusa Tenggara Barat. Proyeksi cuaca yang diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dari kondisi normal membuat sektor pertanian daerah dinilai membutuhkan langkah antisipasi yang lebih cepat dan terukur. Sorotan itu disampaikan Mirah Midadan Fahmid saat melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut pada Selasa (5/5/2026). Ia menilai kebutuhan ratusan pompa air di NTB bukan sekadar persoalan teknis pertanian, tetapi bagian penting dari strategi menjaga ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, wilayah Nusa Tenggara termasuk kawasan yang diprediksi lebih awal memasuki musim kemarau, sehingga pemerintah tidak bisa menunggu hingga dampak kekeringan benar-benar terjadi.
“Kebutuhan pompa air bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah yang harus ditangani secara terintegrasi,” ujar Mirah.
Ia menilai, keberadaan pompa air menjadi intervensi cepat yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan musim tanam, terutama pada lahan pertanian yang masih memiliki akses sumber air terbatas.
Bagi NTB yang masih menggantungkan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian, ancaman kekeringan bukan hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga langsung menyentuh pendapatan petani dan stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, Senator Mirah menekankan pentingnya distribusi bantuan pompa air dilakukan berbasis data dan pemetaan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, penyaluran bantuan tidak boleh hanya bertumpu pada usulan administratif, melainkan harus mempertimbangkan kondisi sumber air, luas lahan terdampak, kalender tanam, hingga tingkat kerentanan wilayah terhadap kekeringan.
“Pendekatan berbasis data menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan distribusi,” katanya.
Selain mendorong penyediaan sarana irigasi darurat, Mirah juga menilai perubahan pola pertanian menjadi langkah penting menghadapi ancaman iklim ekstrem seperti El Nino dan La Nina.
Ia mengapresiasi langkah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB yang mulai melakukan pemetaan wilayah serta mengedukasi petani agar menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi ketersediaan air.
Dalam kondisi tertentu, menurutnya, petani tidak harus memaksakan menanam padi jika kondisi agroklimat tidak mendukung.
Sebagai alternatif, ia mendorong diversifikasi tanaman ke komoditas yang lebih tahan kekeringan seperti jagung, cabai, dan tembakau.
Namun, Mirah mengingatkan bahwa diversifikasi tidak cukup hanya berupa imbauan. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan benih, akses pembiayaan, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar agar petani tidak mengalami kerugian saat beralih komoditas.
Lebih jauh, Senator Mirah juga menekankan pentingnya transformasi pertanian menuju sistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi modern seperti Climate Smart Agriculture (CSA).
Teknologi tersebut dinilai mampu membantu petani menghadapi ancaman kekeringan, serangan hama, hingga perubahan pola cuaca ekstrem tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Ia juga meminta adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga riset, hingga BMKG dalam menyediakan informasi cuaca yang akurat dan mudah dipahami petani.
Menurutnya, data iklim harus diterjemahkan menjadi panduan operasional di lapangan, mulai dari jadwal tanam, pilihan komoditas, hingga wilayah prioritas intervensi pompa air.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, Mirah menilai NTB membutuhkan kebijakan pertanian yang tidak lagi bersifat reaktif, melainkan antisipatif dan berpihak pada keberlanjutan petani.
“Kemarau tidak boleh hanya direspons ketika dampaknya sudah terjadi. NTB membutuhkan kebijakan pertanian yang lebih antisipatif, berbasis data, dan berpihak kepada petani,” tutupnya.
