Ikonkata-Langkah Indonesia dalam percaturan kesehatan global kian terasa. Di tengah dinamika dunia yang terus berubah, komitmen memperkuat sistem regulasi obat bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Hal itu ditegaskan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam forum internasional Global Health and Medicine Forum yang digelar oleh United Nations Institute for Training and Research di ruang United Nations Correspondents Association, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Rabu (18/4/2026).
Disampaikan secara daring, Taruna tidak sekadar berbicara soal regulasi. Ia menggarisbawahi satu hal mendasar: dunia membutuhkan sistem yang tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif dan kolaboratif.
“Indonesia berkomitmen membangun sistem regulasi yang kredibel dan berstandar internasional, sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap produk medis yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ujarnya dalam keynote bertajuk Strengthening the Global Medicines Regulatory Ecosystem: Indonesia’s Contribution to Global Health.
Forum tersebut mempertemukan regulator, pembuat kebijakan, hingga akademisi lintas negara. Di tengah pembahasan soal ketahanan rantai pasok, percepatan inovasi, hingga kesiapsiagaan krisis kesehatan, satu benang merah menguat: kolaborasi global tidak bisa ditawar.
Dipimpin Jie He dari Chinese Academy of Sciences, forum ini juga mendapat dukungan dari berbagai institusi internasional, termasuk Universitas Tsinghua.
Dalam konteks itu, Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Status WHO-Listed Authority (WLA) untuk vaksin yang diraih pada Desember 2025 menjadi tonggak penting. Pengakuan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mencapai level itu—sebuah sinyal kuat bahwa standar global bukan lagi sekadar target, tetapi sudah menjadi pijakan.
Status ini tidak hanya memperkuat kepercayaan internasional, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi industri farmasi nasional untuk masuk dalam rantai pasok global. Sebuah peluang yang selama ini kerap menjadi batas tak kasatmata bagi negara berkembang.
Di sisi lain, langkah BPOM memperkuat regulasi juga berjalan seiring agenda transformasi ekonomi nasional. Pendekatan berbasis risiko, digitalisasi layanan perizinan, hingga dorongan terhadap inovasi industri dalam negeri menjadi bagian dari strategi besar yang sedang dijalankan.
Namun, di tengah keterbukaan global, Indonesia tetap menjaga satu hal penting: kepentingan nasional. Keseimbangan antara membuka diri dan melindungi pasar domestik menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional yang kian kompleks.
Forum ini juga menyoroti berbagai isu strategis lain—mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan, penguatan sistem rumah sakit, hingga kesehatan mental dan pengendalian penyakit. Semua bermuara pada satu kesimpulan: tantangan kesehatan global semakin kompleks, dan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Ke depan, BPOM menegaskan akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Academia–Business–Government (ABG). Sebuah model yang diyakini mampu mempercepat inovasi kesehatan yang tidak hanya maju, tetapi juga bertanggung jawab dan inklusif.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini menjadi penanda: negara ini tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi mulai mengambil peran sebagai mitra global yang aktif dan konstruktif.
Sebuah langkah yang, jika konsisten dijaga, akan membawa Indonesia lebih dekat pada tujuan besar: memperkuat tata kelola kesehatan dunia sekaligus berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga—Good Health and Well-Being.
