Ikonkata – Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, menyoroti penanganan banjir di wilayah Kecamatan Manggala yang dinilai masih membutuhkan langkah serius dan komprehensif dari Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Aswar Rasmin saat ditemui di ruang rapat Komisi C DPRD Makassar belum senin 16 Maret 2026.
Ia menilai persoalan banjir di wilayah tersebut perlu ditangani secara terencana agar tidak terus berulang setiap musim hujan. Menurutnya, pemerintah kota sebenarnya telah mulai menunjukkan langkah cepat dalam merespons persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah titik di Kecamatan Manggala.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak boleh dilakukan secara parsial atau bersifat tambal sulam. “Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya solusi sementara. Harus ada perencanaan yang benar-benar matang,” ujar Aswar Rasmin.
Ia menjelaskan, secara geografis wilayah Manggala sebenarnya berada pada kawasan yang relatif lebih tinggi dibanding beberapa wilayah lain di Kota Makassar. Karena itu, menurutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan banjir yang telah dijalankan sebelumnya oleh pemerintah.
Aswar juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan kolam retensi atau tempat penampungan air di sejumlah titik yang selama ini menjadi langganan banjir. Salah satu lokasi yang dinilai perlu mendapat perhatian adalah kawasan Blok Sepuluh yang disebut sebagai daerah cekungan sehingga kerap menjadi titik genangan air.
Menurutnya, jika pembangunan kolam retensi mengharuskan adanya relokasi warga, maka pemerintah harus memastikan adanya kompensasi yang layak serta menyiapkan hunian yang memadai bagi masyarakat terdampak. Selain itu, ia juga menyoroti optimalisasi Waduk Nipa-nipa yang disebut baru menampung sekitar 30 persen dari kapasitas air yang tersedia.
Aswar berharap pemerintah dapat menelaah kembali sistem pengelolaan air agar fungsi waduk tersebut dapat dimaksimalkan dalam mengurangi risiko banjir. Komisi C DPRD Makassar juga menyatakan dukungan terhadap rencana kerja sama Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi terkait pelebaran Jembatan Barombong, selama kebijakan tersebut dapat mempercepat penanganan banjir dan tidak merugikan masyarakat.
