Ikonkata-Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai konflik berkepanjangan di berbagai belahan dunia tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme, perebutan sumber daya ekonomi, ambisi kekuasaan, serta penggunaan agama dan ideologi untuk membenarkan kekerasan.
Pandangan itu disampaikan JK dalam kuliah bertema “Lessons from the Search for Peace: Aceh, Afghanistan, and Southern Thailand” di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Senin (19/10/2026) waktu setempat. Kuliah yang berlangsung di Latino Resource Center tersebut dihadiri guru besar dan mahasiswa program doktoral studi perdamaian.
Dalam paparannya, JK memperkenalkan kerangka 3G: God, Glory, dan Gold untuk menjelaskan tiga motif yang kerap melatarbelakangi konflik, yakni keyakinan atau agama, ambisi kekuasaan dan kejayaan, serta kepentingan ekonomi.
“Kalau kita melihat berbagai konflik di dunia, ada tiga kepentingan yang sering kali berada di belakangnya: God, Glory, dan Gold. Ada yang membawa nama agama dan keyakinan, ada yang ingin menunjukkan kekuasaan, dan ada pula yang mengejar kepentingan ekonomi,” kata JK.
Menurut dia, konflik internasional perlu dibaca lebih jauh daripada pernyataan resmi pihak-pihak yang bertikai. Kepentingan strategis, sumber daya alam, dan relasi kekuatan antarnegara juga harus diperhitungkan untuk memahami penyebab konflik dan sulitnya mencapai penyelesaian.
JK menyinggung hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara yang memiliki sumber daya energi strategis, termasuk Iran dan Venezuela. Ia mengaitkan dinamika tersebut dengan kepentingan ekonomi dan dominasi kekuasaan.
“Konflik terjadi karena politik dan sumber daya alam. Kita bisa lihat sekarang, Amerika menyerang Iran. Kenapa Iran? Karena ingin menguasai sumber kekayaan minyak. Sebelumnya Venezuela yang juga kaya minyak,” ujar JK.
Perdamaian Harus Menyentuh Akar Konflik
JK menghubungkan pengalaman Indonesia dalam penyelesaian konflik dengan persoalan yang dihadapi Afghanistan dan Thailand Selatan. Ketiganya memiliki latar belakang berbeda, tetapi menunjukkan pentingnya memahami konflik secara menyeluruh.
Menurut JK, perbedaan agama, identitas, dan ideologi bukan satu-satunya faktor penyebab pertikaian. Sejarah, ketimpangan ekonomi, perebutan kekuasaan, serta campur tangan pihak luar juga dapat memperpanjang konflik.
“Perdamaian tidak cukup dibangun dengan menghentikan tembakan. Yang harus dipulihkan adalah kepercayaan, keadilan, dan hubungan antarkelompok,” kata JK.
Pengalaman penyelesaian konflik Aceh menjadi salah satu contoh bahwa perundingan dapat membuka jalan menuju perdamaian. Namun, proses tersebut membutuhkan kesediaan para pihak untuk membahas persoalan mendasar dan menyepakati perubahan konkret.
Thailand Selatan: Dampak Warisan Batas Kolonial
Dalam membahas konflik Thailand Selatan, JK menyoroti sejarah pembentukan batas wilayah di Semenanjung Malaya. Ia menilai pengaturan wilayah pada masa kolonial tidak selalu mempertimbangkan identitas masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Salah satu titik pentingnya adalah Perjanjian Inggris–Siam 1909 yang mengatur batas wilayah Siam, kini Thailand, dan Malaya. Sejumlah wilayah Melayu masuk ke dalam administrasi Inggris, sedangkan Pattani dan beberapa wilayah lain tetap berada di bawah kekuasaan Siam.
Masyarakat Pattani di Thailand Selatan memiliki kedekatan bahasa, budaya, dan agama dengan masyarakat Melayu di Malaysia. Perbedaan antara batas politik dan identitas masyarakat tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam memahami ketegangan di kawasan itu.
“Batas politik yang dibentuk pada masa kolonial tidak selalu memperhitungkan identitas masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dari situ ketegangan sering kali tumbuh,” kata JK.
Ia juga mengaitkan persoalan identitas, kekuasaan, kewarganegaraan, dan perlindungan hak masyarakat dengan konflik Palestina–Israel serta tragedi Rohingya di Myanmar. Meski memiliki latar belakang berbeda, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara kebijakan politik dan nasib masyarakat yang terdampak.
Afghanistan: Memahami Sejarah Bukan Membenarkan Kekerasan
JK turut mengajak peserta melihat konflik Afghanistan melalui perjalanan sejarah, mulai dari invasi Uni Soviet pada 1979, dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok perlawanan, hingga keterlibatan militer AS setelah serangan 11 September 2001.
Ia menyoroti perubahan kepentingan geopolitik yang membuat kelompok-kelompok yang pernah didukung dalam satu periode kemudian berada dalam posisi berbeda pada periode berikutnya.
Dalam membahas Taliban, JK menekankan pentingnya memahami latar belakang kemunculan kelompok tersebut. Sebagian pendukungnya memandang Taliban sebagai kekuatan perlawanan terhadap pendudukan asing, sementara pemerintah dan sejumlah negara mengategorikannya sebagai organisasi teroris atau memberlakukan sanksi pada periode tertentu.
“Kita perlu memahami sejarah kemunculan sebuah kelompok, tetapi memahami bukan berarti membenarkan kekerasan yang mereka lakukan,” ujar JK.
Menurut JK, pemahaman sejarah diperlukan untuk menjelaskan bagaimana konflik berkembang dan mengapa kelompok tertentu memperoleh dukungan. Namun, konteks sejarah tidak menghapus persoalan kekerasan, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia juga menyinggung Osama bin Laden, yang ditemukan di Pakistan dan dibunuh oleh pasukan Amerika Serikat pada 2011.
Melalui kuliah tersebut, JK menegaskan bahwa upaya membangun perdamaian membutuhkan pemahaman terhadap akar konflik, termasuk warisan sejarah, kepentingan ekonomi, ambisi kekuasaan, dan persoalan identitas. Tanpa memahami faktor-faktor tersebut, penyelesaian konflik berisiko hanya meredakan pertikaian sementara tanpa menjawab persoalan yang mendasarinya.
