Ikonkata-Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan akses layanan keuangan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Fokus rapat adalah penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tingkat inklusi keuangan Indonesia berdasarkan survei OJK dan BPS telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
Menurut Airlangga, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota OECD. Namun, pemerintah tetap mendorong perluasan akses agar masyarakat yang belum terhubung dengan layanan perbankan dapat masuk ke dalam sistem keuangan formal.
BRI dan BSI Disiapkan
Untuk menjalankan arahan Presiden, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat.
Proses tersebut akan didukung pemadanan data kependudukan dari Dukcapil dengan sistem pembayaran Bank Indonesia. Integrasi data diharapkan dapat mempermudah identifikasi dan pembukaan akses rekening bagi masyarakat.
Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS sebagai gateway system untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Digitalisasi pembayaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk transaksi sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
Dengan semakin luasnya kepemilikan rekening dan penggunaan sistem pembayaran digital, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan formal sekaligus memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah secara lebih efektif.
