Ikonkata-Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan, A. Abd. Waris Halid, menerima berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan sektor transportasi dan kebencanaan dalam kegiatan reses di Kantor Perwakilan DPD RI Sulawesi Selatan, Kamis (15/10/2026).
Aspirasi tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut Waris melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan itu melibatkan perangkat daerah, instansi teknis, aparat kepolisian, organisasi angkutan, hingga perwakilan pelaku usaha transportasi. Sejumlah persoalan yang mengemuka meliputi integrasi layanan transportasi, pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur jalan dan kereta api, perizinan angkutan, serta optimalisasi terminal dan pelabuhan.
Waris mengatakan, masukan dari para pemangku kepentingan diperlukan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi daerah sekaligus mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat.
“Pembangunan transportasi harus dilihat sebagai satu kesatuan layanan. Jalan, kereta api, terminal, dan angkutan lanjutan harus saling terhubung agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Persoalan lahan dan perizinan perlu diselesaikan melalui koordinasi yang memberi kepastian, sementara keselamatan pengguna jalan harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Waris.
Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Andi Erwin Terwo, menyampaikan perlunya integrasi layanan Trans Sulsel dengan bandara dan simpul transportasi lainnya. Menurutnya, pengembangan layanan transportasi membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat, kejelasan kewenangan, serta penyelesaian persoalan lahan.
Pengembangan jalur kereta api menuju Parepare juga menjadi perhatian karena sebagian trase menghadapi tantangan geografis dan memerlukan kajian alternatif jalur.
Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel menyoroti kendala pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dan penanganan kemacetan. Penanganan ruas yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung juga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Dari sektor angkutan, Ketua Organda Sulsel Abd. Rahim menyampaikan persoalan birokrasi perizinan, perubahan badan hukum, dan pengurusan administrasi kendaraan yang dinilai masih menyulitkan pelaku usaha. Ia juga menyoroti persaingan antara angkutan berizin dan kendaraan berpelat hitam yang melayani perjalanan berbayar.
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sulsel turut mengusulkan penguatan pengawasan angkutan barang melalui dukungan perangkat CCTV. Optimalisasi terminal juga dinilai perlu didukung ketersediaan angkutan lanjutan agar penumpang dapat meneruskan perjalanan menuju tujuan akhir.
Persoalan keselamatan lalu lintas turut dibahas bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel. Edukasi kepada pengemudi, pengawasan perilaku berkendara, serta pengaturan waktu operasional truk menjadi bagian dari masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Selain transportasi darat, peserta juga menyampaikan kebutuhan pengembangan akses jalan menuju Parepare serta promosi layanan terminal. Berbagai usulan tersebut membutuhkan kajian teknis, dukungan pendanaan, dan kejelasan kewenangan pelaksana.
Waris mengatakan, seluruh masukan akan dihimpun untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPD RI. Ia meminta setiap persoalan disertai data dan dokumen pendukung agar usulan yang disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait memiliki dasar yang jelas.
“Masukan dalam reses ini perlu diterjemahkan menjadi daftar persoalan dan usulan yang jelas. Kita perlu mengetahui apa hambatannya, siapa yang berwenang, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, aspirasi Sulawesi Selatan dapat diperjuangkan secara lebih terarah kepada kementerian dan lembaga terkait,” tuturnya.
Dalam forum yang sama, persoalan kesiapsiagaan bencana juga menjadi perhatian. Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abd. Malik Faisal, memaparkan kebutuhan penguatan logistik di 24 kabupaten/kota, penyediaan tenda dan dapur umum, serta sosialisasi mitigasi bencana di sekolah.
Ia juga menyampaikan kendala kendaraan operasional yang berstatus pinjam pakai, berkurangnya kegiatan pelatihan akibat efisiensi anggaran, dan belum optimalnya integrasi data masyarakat terdampak bencana.
Waris menilai kesiapan logistik, personel, peralatan, dan data harus menjadi bagian dari perencanaan penanggulangan bencana, bukan hanya dipenuhi setelah bencana terjadi.
“Dalam penanggulangan bencana, kesiapan sebelum kejadian perlu mendapat perhatian yang kuat. Data, logistik, personel, dan peralatan harus dipersiapkan dengan pembagian tugas yang jelas. Sebagai anggota DPD RI, saya akan membawa masukan daerah ini dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD RI, serta mendorong koordinasi dengan pihak terkait,” ungkapnya.
Reses tersebut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Sulsel, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Bappelitbangda, Organda, BPTD Sulsel, Ditlantas Polda Sulsel, Dinas Sosial, BPBD Sulsel, Sekretariat DPRD Sulsel, PT Borlindo, serta perwakilan pengemudi Gojek Makassar.
Melalui forum ini, Waris berharap aspirasi mengenai konektivitas transportasi, infrastruktur jalan, pelayanan angkutan, dan kesiapsiagaan bencana dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih terarah dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.
