Ikonkata-Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., membawa pesan kuat saat membuka forum “Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi” di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM RI, Senin (14/9/2026).
Menurut Taruna, di tengah perubahan yang berlangsung cepat, kebijakan tidak lagi bisa dirumuskan dari ruang tertutup. Regulasi harus lahir dari kolaborasi, bertumpu pada data, serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu melahirkan kebijakan berkualitas dan memastikan kebijakan tersebut menghasilkan dampak nyata,” menjadi pesan utama yang ditekankan dalam forum tersebut.
Pengawasan Bukan Lagi Urusan BPOM Semata
Forum itu mempertemukan berbagai unsur lintas sektor. Hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Reghi Perdana yang mewakili Menteri UMKM, Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Turut hadir pakar kebijakan publik Prof. Trubus Rahadiansyah, pakar ketahanan kesehatan Dr. dr. Cashtry Meher, perwakilan kementerian, asosiasi industri obat dan makanan, akademisi, serta jajaran BPOM.
Komposisi peserta tersebut memperlihatkan bahwa isu obat dan makanan memiliki dimensi yang jauh lebih luas.
Di balik satu regulasi terdapat kepentingan kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, daya saing industri, kemudahan berusaha, hingga kekuatan ekonomi nasional.
Karena itu, Taruna mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem kebijakan secara bersama-sama.
Data Jadi Fondasi Kebijakan
Taruna menekankan bahwa kebijakan yang kuat tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik. Setiap keputusan harus memiliki fondasi berupa data, fakta, analisis yang komprehensif, serta ukuran dampak yang jelas.
Tanpa fondasi tersebut, regulasi berisiko tertinggal dari perkembangan masyarakat dan industri.
“Forum Menenun Kebijakan” karena itu diarahkan menjadi ruang untuk mengurai persoalan secara objektif, mendengarkan berbagai perspektif, sekaligus mencari solusi yang benar-benar dapat dijalankan.
Bagi Taruna, kualitas kebijakan pada akhirnya bukan ditentukan oleh tebal atau banyaknya dokumen regulasi.
Ukuran terpentingnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.
BPOM Bangun Mesin Kebijakan
Forum tersebut juga menjadi bagian dari strategi BPOM memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan menuju Indonesia Emas 2045.
Taruna mengatakan visi BPOM tidak berhenti pada fungsi pengawasan. Lembaganya tengah membangun sistem kebijakan yang adaptif, responsif, berbasis bukti, sekaligus mampu mendukung kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Capaian dalam kualitas kebijakan menjadi salah satu indikatornya. Pada IKK Award 2025, BPOM meraih nilai 95,40 dengan predikat unggul.
Produktivitas regulasi juga terus berjalan. Sepanjang 2025, BPOM menerbitkan 34 Peraturan BPOM. Sementara hingga akhir Agustus 2026, telah diterbitkan 15 regulasi baru.
Pusakom Jadi Think Tank
Untuk memperkuat dasar ilmiah dalam proses perumusan kebijakan, BPOM mengandalkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom).
Lembaga ini berperan menghasilkan rekomendasi strategis, menyediakan informasi yang akurat, serta menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan nasional.
Dengan fondasi analisis tersebut, BPOM ingin memastikan regulasi tidak sekadar merespons persoalan setelah muncul, tetapi mampu membaca perubahan dan menyiapkan kebijakan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.
Dari Pengawasan ke Ekosistem Regulasi
Taruna Ikrar mengajak seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama membangun kebijakan yang lebih terbuka dan berbasis bukti.
Pendekatan itu sekaligus menempatkan BPOM pada peran yang lebih luas: bukan hanya sebagai pengawas produk obat dan makanan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang mempertemukan kepentingan kesehatan, konsumen, industri, akademisi, dan pemerintah.
