Ikonkata-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kejahatan lain yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.
Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap bentuk gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan usaha. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.
Penegasan itu disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di kawasan industri MM2100 dan sekitarnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Keamanan Jadi Fondasi Investasi
Menurut Sigit, stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Kondisi keamanan yang terjaga memberikan rasa aman bagi pekerja, menjaga kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena ditopang kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat mencatat investasi sebesar Rp138 triliun.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang menopang capaian investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun, atau sekitar 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat yang mencapai Rp76,8 triliun.
Kapolri memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berlangsung aman dan berkelanjutan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” katanya.
Kondusif Bukan Hanya Soal Keamanan
Namun, Sigit menegaskan bahwa terciptanya iklim investasi yang sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan.
Perusahaan juga harus menaati regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja. Hubungan industrial yang adil dan harmonis dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
Pekerja dan pengusaha, menurutnya, merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan pekerja untuk menjaga produktivitas dan kegiatan produksi, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang sebagai sumber penghidupan.
Karena itu, seluruh pihak didorong mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
Perbedaan kepentingan, kata Kapolri, jangan sampai berkembang menjadi konflik yang justru merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian secara keseluruhan.
Kapolri pun mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh membangun sinergi untuk menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
