Ikonkata-Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah memperkuat dukungan anggaran bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar kinerja pengawasan obat dan makanan semakin optimal, terutama hingga ke daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BPOM di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/9/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan tugas BPOM. Menurutnya, pengawasan obat dan makanan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan keselamatan masyarakat.
“Bilang ke Presiden, Pak. Yang namanya efisiensi ini membuat malapetaka juga di daerah,” kata Irma dalam rapat.
Ia menilai keterbatasan anggaran dapat berpengaruh terhadap kemampuan BPOM menjalankan fungsi pengawasan, khususnya menghadapi kompleksitas peredaran obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
Karena itu, Irma menegaskan Komisi IX DPR RI siap mendukung kebutuhan anggaran BPOM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja lembaga tersebut.
“Kinerja berbasis anggaran. Kami Komisi IX pasti support terkait dengan kebutuhan anggaran mitra,” ujarnya.
Menurut Irma, penguatan BPOM tidak semata berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut mampu memperkuat pengawasan di lapangan. Pengawasan terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat secara luas, termasuk pangan dengan harga terjangkau yang banyak dikonsumsi anak-anak, dinilai perlu mendapat perhatian.
Lima Pilar Penguatan BPOM
Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mengatakan penguatan kinerja BPOM harus dilakukan secara menyeluruh.
Ia menyebut terdapat lima aspek utama yang menjadi penopang sistem pengawasan, yakni regulasi, pengawasan, penindakan, dukungan anggaran, dan koordinasi lintas sektor.
Menurut Taruna, kelima aspek tersebut harus berjalan secara beriringan agar BPOM mampu merespons tantangan pengawasan yang semakin kompleks.
Dukungan anggaran juga diperlukan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta meningkatkan kemampuan BPOM dalam menjalankan proses regulatori dan pengawasan.
Taruna menegaskan, peningkatan kinerja BPOM tetap harus berjalan dengan mempertahankan standar keamanan, mutu, dan khasiat produk.
Penguatan kelembagaan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan.
RDP tersebut memperlihatkan adanya kesamaan perhatian antara Komisi IX DPR RI dan BPOM mengenai pentingnya dukungan anggaran sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
Bagi BPOM, anggaran bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan fungsi perlindungan masyarakat dapat dijalankan secara optimal hingga ke daerah.
