Ikonkata-Pemerintah Kota Makassar memperluas fasilitas pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga di Kecamatan Bontoala. Namun, fasilitas tersebut tidak diberikan cuma-cuma. Warga yang menjadi penerima diwajibkan ikut memilah sampah dari rumah.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 979 rumah di Kecamatan Bontoala yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan iuran sampah berdasarkan daya listrik rumah tangga.
Program tersebut telah berjalan kurang lebih satu tahun. Tahun ini, cakupannya akan diperluas kepada rumah tangga dengan daya listrik 900 VA hingga 1.300 VA.
“Di Kecamatan Bontoala ini ada 979 rumah yang sudah mendapatkan fasilitas pembebasan iuran sampah dari pemerintah. Ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun,” ujar Appi saat menghadiri Pesta Rakyat di Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Selasa (1/9/2026) malam.
Dengan perluasan tersebut, jumlah penerima fasilitas pembebasan iuran sampah di Bontoala ditargetkan mendekati 2.500 rumah.
“Tahun ini kita akan memberikan tambahan lagi kepada masyarakat yang punya KWH atau meteran listrik 900 sampai 1.300. Jumlahnya kurang lebih 1.700. Ditambah yang 900, di Bontoala ini akan ada hampir 2.500 rumah yang diberikan fasilitas tidak membayar sampah,” sambungnya.
Namun, Appi menegaskan pembebasan iuran tersebut berkaitan langsung dengan komitmen warga dalam mengelola sampah rumah tangga.
Ia meminta masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah sebagai bagian dari tanggung jawab bersama pemerintah.
“Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin memastikan masyarakat ikut bersama-sama pemerintah dalam rangka mengelola sampah rumah tangganya. Persoalannya simpel, coba dipilah,” katanya.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, dapat melakukan evaluasi terhadap fasilitas tersebut apabila masyarakat tidak menjalankan kewajiban memilah sampah.
Tiga Pasar Jadi Tantangan Bontoala
Appi mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi Kecamatan Bontoala. Salah satu faktornya adalah keberadaan tiga pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di sini ada tiga pasar. Tiga pasar ini menjadi salah satu faktor penguat ekonomi yang ada di Kecamatan Bontoala. Maka dari itu, ini juga menjadi tantangan sekaligus keuntungan bagi warga yang ada di Bontoala,” jelasnya.
Aktivitas perdagangan di tiga pasar tersebut turut menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Appi mengapresiasi jajaran Kecamatan Bontoala, para lurah, petugas kebersihan, serta masyarakat yang selama ini dinilai telah membantu menjaga kebersihan wilayah.
Sebagai bentuk apresiasi, Appi juga memberikan penghargaan kepada petugas kebersihan Kecamatan Bontoala atas kontribusinya dalam menjaga kebersihan wilayah.
Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan kerja keras sekaligus edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat.
“Tentu, dengan kerja keras mampu mengelola sampah dengan baik dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana supaya kita mengolah sampah ini lebih baik lagi,” tuturnya.
Tak Ingin Wariskan Kota Kotor
Appi menegaskan persoalan sampah harus diselesaikan sejak sekarang. Pemerintah tidak ingin masalah tersebut menjadi warisan buruk bagi generasi mendatang.
“Kita tidak ingin mewariskan kepada generasi kita yang akan datang kota yang jorok, kota yang kotor, kota yang tidak sehat. Kita mau menghadirkan kepada generasi kita yang akan datang kota yang bersih, kota sehat, kota yang indah,” tegasnya.
Ia mengakui pembenahan persoalan sampah bukan pekerjaan mudah. Karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan masyarakat agar persoalan tersebut tidak semakin berat di kemudian hari.
Selain persoalan kebersihan, Appi juga menyampaikan sejumlah program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.
Pemkot Makassar, kata dia, terus melakukan perbaikan jalan di sejumlah lorong dan ruas jalan.
Pemerintah kota juga menyiapkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima (PKL), melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan sejumlah perbankan.
Appi mengatakan pelaku UMKM akan didata melalui kecamatan untuk kemudian mendapatkan akses tambahan modal. Namun, skema tersebut diarahkan bagi pedagang yang bersedia mengikuti penataan lokasi usaha dan tidak lagi berjualan di tempat yang dilarang.
“Bagi saudara-saudara kita yang punya usaha UMKM ini kita akan data melalui kecamatan dan akan diberikan tambahan modal. Tambahan modal ini apabila mereka tidak lagi berjualan di tempat-tempat yang dilarang,” ujarnya.
Menurut Appi, kemudahan akses permodalan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendukung penataan kota.
Ia menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan dan kemudahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Sehingga warga yang ada di Kota Makassar ini bisa merasakan hadirnya pemerintah di setiap kehidupannya,” pungkas Appi.
Di akhir sambutannya, Appi juga mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang berdasarkan informasi yang diterimanya dari BMKG.
