Ikonkata-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat membutuhkan langkah yang lebih komprehensif. Komisi V DPR RI mendorong penguatan sinergi lintas sektor, penambahan fasilitas penunjang, hingga optimalisasi teknologi modifikasi cuaca untuk menekan eskalasi titik api.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, mengatakan penanganan karhutla di lapangan menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi mobilitas.
Menurutnya, akses menuju sejumlah lokasi kebakaran melalui jalur darat cukup sulit sehingga petugas harus memanfaatkan jalur sungai. Sementara operasi udara juga menghadapi kendala akibat jarak pandang yang belum memenuhi standar keselamatan penerbangan.
“Pemadaman lewat darat memang tak bisa ditembus, sehingga kita mengandalkan jalur sungai. Sementara itu, transportasi udara juga sempat terganggu karena jarak pandang yang belum memenuhi standar minimum keselamatan penerbangan,” ungkap Mori.
Modifikasi Cuaca Dinilai Penting
Mori menilai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu penanganan karhutla. Namun, pelaksanaannya membutuhkan waktu dan penyesuaian kondisi atmosfer.
“Modifikasi cuaca itu sangat penting. Itu juga adalah salah satu upaya pemadaman yang baik dan ampuh, tapi memang saat ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan waktu,” katanya.
Ia berharap berbagai jalur penanganan yang dilakukan pemerintah dapat segera memberikan hasil sehingga kondisi karhutla kembali terkendali.
Gambut Perlu Penanganan Khusus
Sorotan lain datang dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi. Ia menilai pemerintah perlu bergerak cepat menangani kawasan gambut, khususnya di Pontianak dan wilayah sekitarnya yang memiliki potensi menjadi titik rawan kebakaran.
Erna mendorong pemerintah melibatkan ahli hidrologi gambut untuk memetakan kawasan yang berpotensi menjadi pemicu munculnya api.
“Jadi, saya menginginkan bahwa pemerintah harus melakukan gerak cepat. Kita berharap para ahli hidro gambut diturunkan untuk mencari titik-titik mana yang kemudian bisa menjadi pemicu api,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api sudah muncul. Infrastruktur pengelolaan air juga perlu dibangun untuk menjaga kelembapan lahan gambut.
“Kalau perlu dibikin jaringan-jaringan irigasi air tanah di beberapa titik rawan api untuk melembapkan kembali tanah gambut, sehingga itu bisa memitigasi terjadinya kebakaran yang meluas,” tambah Erna.
Negara Diminta Hadir dengan Peralatan Memadai
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menekankan pentingnya dukungan peralatan dan personel dalam menghadapi bencana karhutla.
Menurutnya, keterbatasan personel lembaga terkait harus diimbangi dengan kerja sama lintas instansi serta dukungan negara yang memadai.
“Terkait masalah kebakaran hutan, kami dari Komisi V bermitra dengan Basarnas. Dengan keterbatasan personel di tengah banyaknya bencana, kita harus kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Abdul Hadi.
Ia menegaskan, kehadiran negara tidak cukup hanya melalui pengerahan personel, tetapi juga harus diwujudkan melalui penyediaan peralatan yang mampu menunjang operasi di lapangan.
“Negara harus menghadirkan peran-peran terutama dari sisi peralatan,” tegasnya.
Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pencegahan. Edukasi mengenai pembukaan lahan tanpa pembakaran dinilai penting agar potensi kebakaran tidak terus berulang.
Selain itu, ia mendorong penguatan peran BMKG dalam menghasilkan hujan buatan sebagai salah satu bagian dari strategi menghadapi karhutla.
“Jangan sampai tidak melibatkan masyarakat, karena ini sangat masif. Masyarakat harus dilibatkan dan membudayakan masyarakat juga menjadi penting agar tidak sembarangan dalam pembakaran hutan,” katanya.
