Ikonkata-Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Memasuki evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026, Munafri menilai capaian serapan anggaran Pemkot Makassar masih jauh dari target. Hingga Agustus, realisasi belanja baru berada di kisaran 40,96 persen.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran SKPD dan para camat.
Munafri menargetkan realisasi belanja daerah dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran. Namun, ia menegaskan percepatan tidak boleh sekadar mengejar angka serapan.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.
Menurutnya, capaian serapan idealnya sudah berada di kisaran 70 persen pada Agustus dan bergerak menuju 80 persen. Dengan posisi saat ini yang masih 40,96 persen, seluruh OPD diminta melakukan perubahan pola kerja.
“Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat,” katanya.
Belanja Harus Berdampak ke Masyarakat
Munafri menekankan, percepatan realisasi anggaran bukan semata-mata untuk memenuhi target administratif. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di tengah masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Makassar, kata dia, juga akan mengukur hubungan antara besaran belanja dengan manfaat yang diterima masyarakat.
“Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas,” jelasnya.
Munafri mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, arus pembayaran hingga sumber daya manusia dan manajemen.
Pada aspek perencanaan, ia menilai masih terdapat kegiatan yang belum benar-benar siap dilaksanakan, target yang tidak realistis, serta perencanaan yang terlalu optimistis. Kondisi tersebut berpotensi membuat pekerjaan tertunda dan belanja menumpuk di akhir tahun.
Karena itu, kepala OPD diminta memahami secara utuh setiap program yang dianggarkan, mulai dari alasan penganggaran, besaran anggaran, proses pelaksanaan hingga target yang ingin dicapai.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” tegasnya.
Pengadaan dan Risiko Harus Diantisipasi
Faktor kedua yang menjadi perhatian adalah pengadaan. Munafri menyoroti kesiapan dokumen, proses tender atau seleksi, desain pekerjaan hingga kendala di lapangan yang dapat menyebabkan tertundanya pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal.
Ia meminta seluruh kendala tersebut sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Manajemen risiko dan mitigasi juga harus menjadi bagian dari perencanaan kegiatan. Setiap OPD diminta mampu memprediksi kondisi yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan, termasuk perubahan musim.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” katanya.
“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” lanjutnya.
Selain itu, administrasi dari tahap awal, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir harus saling terhubung. Begitu pula dengan pengaturan cash flow atau arus pembayaran yang harus disesuaikan dengan progres pekerjaan.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” ujarnya.
Soroti SDM dan Pergantian Pejabat
Munafri juga menyoroti faktor sumber daya manusia dan manajemen. Pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya pergantian PPTK maupun PPK dinilai dapat mengganggu kesinambungan pelaksanaan kegiatan.
Ia meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami tugas dan tanggung jawabnya.
“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” ungkapnya.
Munafri mengingatkan Pemkot Makassar mengelola anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada sekitar 1,4 juta penduduk. Karena itu, setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran memiliki risiko besar dan seluruh proses keuangan daerah berada dalam pengawasan negara.
OPD Diminta Baca Kebutuhan Warga
Selain mengejar serapan, Munafri meminta OPD mampu membaca proyeksi persoalan yang akan dihadapi masyarakat.
Menurutnya, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar muncul di lapangan. Ia mencontohkan kondisi kekeringan yang saat ini terjadi dan membutuhkan penguatan penyediaan sarana air bersih.
Konsep kota tangguh atau resilient city, kata dia, harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah membaca potensi persoalan sejak awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya semakin besar.
Dalam evaluasi tersebut, Munafri juga meminta jajaran OPD tidak menyamakan rendahnya serapan anggaran dengan rendahnya kinerja.
Ia memperkenalkan matriks yang mempertemukan dua indikator, yakni realisasi keuangan dan realisasi fisik. Kondisi ideal adalah ketika realisasi keuangan dan fisik sama-sama tinggi.
Sebaliknya, jika serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, kondisi tersebut perlu dicermati dari sisi pembayaran, administrasi, dan cash flow.
Sementara jika realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, Munafri menilai kondisi tersebut harus mendapat perhatian lebih serius.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Munafri, harus memastikan tidak terjadi pembayaran yang mendahului progres pekerjaan. Sedangkan kondisi paling buruk terjadi ketika realisasi fisik dan keuangan sama-sama rendah.
“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” ujarnya.
Minta Pola Kerja Diperbaiki
Munafri meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki pola kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.
Ia menegaskan target serapan sekitar 95 persen harus berjalan beriringan dengan kualitas belanja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutup Appi.
