Ikonkata-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat kolaborasi dengan Universitas Republik Indonesia (URI) dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan pengembangan Sekolah Vokasi BPOM.
Hal tersebut dibahas Kepala BPOM Taruna Ikrar saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pertahanan RI sekaligus Gubernur URI, Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Selasa (19/8/2026).
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan ketahanan nasional melalui pengawasan obat dan makanan. Sejumlah pejabat BPOM dan Kemhan turut hadir dalam audiensi tersebut.
Taruna mengatakan perkembangan AI perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas manusia, terutama bagi calon pemimpin masa depan. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat mendukung pengambilan keputusan strategis, namun tetap harus memperhatikan aspek etika dan tata kelola.
BPOM mendorong integrasi AI dalam kurikulum kepemimpinan nasional lintas disiplin, khususnya untuk memperkuat literasi data dan pemahaman etika teknologi.
Selain itu, pengembangan simulated decision labs berbasis AI dinilai dapat menjadi sarana bagi calon pemimpin untuk menguji formulasi kebijakan melalui berbagai skenario dan risiko.
“Kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah atau Academia-Business-Government (ABG) menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk membangun ekosistem human-centered AI leadership,” jelas Taruna.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar perkembangan teknologi tetap menempatkan manusia dan kualitas kepemimpinan sebagai aspek utama.
Sekolah Vokasi BPOM untuk Perkuat SDM
Dalam audiensi tersebut, BPOM juga menyampaikan pentingnya pengembangan Sekolah Vokasi BPOM sebagai bagian dari strategi membangun talent pipeline nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
Taruna mengatakan kebutuhan terhadap SDM dengan kompetensi khusus semakin penting seiring kompleksitas tantangan pengawasan yang terus berkembang, termasuk kemajuan ilmu farmasi, teknologi, serta ancaman kejahatan di bidang obat dan makanan.
Saat ini BPOM melaksanakan pengawasan di 38 provinsi melalui 83 unit pelaksana teknis (UPT), yang terdiri atas 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, dan 20 Loka POM.
Berdasarkan data per Agustus 2026, BPOM memiliki 6.432 aparatur sipil negara (ASN), atau sekitar 60,06 persen dari kebutuhan SDM sebanyak 10.710 orang.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi pengembangan SDM yang mampu menjawab kebutuhan spesifik pengawasan obat dan makanan. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup aspek teknis, teknologi digital, regulasi, regulatory science, pengujian, evaluasi, pengawasan hingga penindakan.
Sekolah Vokasi BPOM diarahkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki scientific competence, regulatory competence, practical competence, serta public service values sejak awal pendidikan.
Pengawasan Obat dan Makanan Bagian dari Ketahanan Nasional
BPOM memandang ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan militer. Kemampuan negara dalam menjamin kesehatan masyarakat, keamanan pangan, ketersediaan obat, penguasaan teknologi, dan kualitas SDM juga menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Karena itu, pengembangan Sekolah Vokasi BPOM dinilai dapat menjadi bagian dari infrastruktur ketahanan kesehatan nasional sekaligus instrumen strategis untuk menyiapkan SDM yang siap menjalankan fungsi pengawasan negara.
Kolaborasi dengan URI dinilai menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara sektor pengawasan obat dan makanan dengan sektor pertahanan dan ketahanan nasional.
Selain pendidikan vokasi, BPOM dan URI membuka peluang kerja sama dalam pengembangan pelatihan SDM berbasis AI, riset tata kelola pengawasan obat dan makanan berbasis AI, serta pendirian pusat studi yang berfokus pada etika, regulasi, dampak, dan audit teknologi AI.
Audiensi tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi BPOM dan URI dalam membangun SDM unggul yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki kemampuan kepemimpinan strategis.
Taruna menegaskan investasi pada pendidikan dan pengembangan SDM merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan nasional dalam jangka panjang.
“Semakin cerdas teknologi yang kita gunakan, semakin tinggi kualitas manusia dan kepemimpinan yang harus kita bangun,” pungkas Taruna.
Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan SDM yang mampu menghadapi perkembangan teknologi dan kompleksitas pengawasan obat serta makanan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
