Ikonkata-Pemerintah memperkuat langkah percepatan pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan energi nasional. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman turut menghadiri kegiatan tersebut. Pemerintah menilai panas bumi memiliki peran strategis karena Indonesia memiliki potensi besar yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Data pemerintah mencatat potensi panas bumi Indonesia mencapai 23.202,77 megawatt (MW). Namun, kapasitas terpasang baru sekitar 2.776,39 MW. Dengan demikian, sekitar 88,4 persen potensi panas bumi nasional masih belum dimanfaatkan.
Pengembangan sektor ini terus didorong melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan investasi, percepatan eksplorasi, serta penguatan teknologi dan hilirisasi.
Pemerintah juga mulai memperluas pemanfaatan panas bumi melalui konsep “Beyond Geothermal”. Panas bumi tidak hanya diarahkan sebagai sumber pembangkit listrik, tetapi juga untuk pengembangan mineral bernilai tambah, sektor pertanian, pengolahan hasil perkebunan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam IIGCE 2026, pemerintah menyerahkan Izin Panas Bumi untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran dan WKP Telaga Ranu. Pemerintah juga menyiapkan penawaran lima WKP dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) untuk memperluas investasi dan kegiatan eksplorasi.
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan akan terus mengawal percepatan program prioritas pemerintah tersebut. Pengembangan panas bumi dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga memiliki potensi menciptakan investasi, lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
Dengan potensi yang besar dan pemanfaatan yang masih terbatas, pemerintah mendorong agar pengembangan panas bumi dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
