Ikonkata-Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan seluruh kasus keracunan pangan sebagai kejadian fatal. Kebijakan baru tersebut diikuti penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden keamanan pangan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tegas itu diumumkan Kepala BGN, Sudaryono, usai meninjau langsung penerima manfaat yang terdampak insiden di Semarang. Menurutnya, setiap kejadian yang mengancam keselamatan masyarakat harus diperlakukan sebagai persoalan serius karena menyangkut nyawa dan kesehatan penerima manfaat.
“Sesuai hasil rapat, kami memutuskan bahwa kasus keracunan menjadi kejadian fatal. Ini menyangkut nyawa seseorang dan kondisi kesehatannya. Kami berharap ini menjadi kasus pertama dan terakhir sejak saya menjabat sebagai Kepala Badan,” tegas Sudaryono.
Sebagai konsekuensi dari perubahan status tersebut, BGN menetapkan prosedur penanganan yang jauh lebih ketat. Setiap SPPG yang diduga menjadi sumber insiden akan langsung dihentikan sementara operasionalnya (suspend) hingga proses investigasi selesai dilakukan.
Pemeriksaan akan mencakup hasil uji laboratorium, penerapan standar higiene dan sanitasi, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga evaluasi terhadap seluruh personel yang bertanggung jawab dalam operasional dapur.
Sudaryono menegaskan, Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional juga akan dikenai sanksi tegas apabila terbukti lalai menjalankan tugasnya.
“Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend. Kepala SPPG kami copot, kemudian kami investigasi apakah terjadi kelalaian atau ada unsur lain. Hasil investigasi itulah yang menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan membangun budaya kerja yang menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas utama sekaligus memperkuat disiplin dalam pelaksanaan Program MBG.
Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat.
“Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, kondisi kesehatan, dan keamanan anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita,” katanya.
BGN memastikan akan terus memperkuat sistem pengawasan, evaluasi, dan pembinaan di seluruh SPPG agar standar keamanan pangan semakin meningkat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara aman, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia.
