Ikonkata– Anggota DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S.Inf, mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Odhika saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII di Hotel Dalton Makassar, Sabtu (1/8/2026).
Dalam sambutannya, Odhika menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada evaluasi hasil program, tetapi juga memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan akan lebih efektif apabila masyarakat turut menyampaikan informasi, saran, maupun kritik yang membangun terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperbaiki kebijakan pemerintah.
Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, sebagai narasumber. Ia memaparkan berbagai program sosial yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2026 beserta mekanisme pengawasannya.
Menurut Nyoman, seluruh program dirancang agar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Keberhasilan program sosial tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan pengawasan serta partisipasi aktif dari masyarakat,” katanya.
Narasumber lainnya, Sukimin Suardi, menilai pengawasan merupakan instrumen penting untuk menjaga efektivitas kebijakan publik sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat agar setiap hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, mulai dari mekanisme pengawasan agar program pemerintah tepat sasaran hingga upaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, para narasumber menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui evaluasi administrasi, pemantauan lapangan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar setiap masukan warga dapat segera ditindaklanjuti.
Melalui forum ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
