Ikonkata-Anggota DPRD Kota Makassar, H. Syaiful, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Panakkukang. Kegiatan yang berlangsung di Grand Palace Hotel, Jalan Tentara Pelajar, Selasa (28/7/2026), menjadi ruang dialog untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Forum yang dipandu moderator Mansur Ridwan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta. Diskusi berlangsung interaktif dengan menghadirkan Camat Panakkukang Syahril, S.STP, dan Kusnadi, SE, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, H. Syaiful menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berorientasi pada evaluasi penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi memastikan seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar H. Syaiful.
Menurutnya, pengawasan yang efektif akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan selalu siap menerima masukan dari masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Panakkukang Syahril menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kecamatan, DPRD, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi maupun masukan menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat merupakan energi positif dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan,” kata Syahril.
Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kusnadi menilai pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program pemerintah tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya bertujuan mengevaluasi, tetapi juga menjadi sarana mendorong perbaikan kinerja aparatur pemerintah.
“Pengawasan yang baik merupakan instrumen untuk mendorong perbaikan, bukan sekadar mengevaluasi hasil kerja pemerintah,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, peserta mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai tindak lanjut hasil pengawasan apabila ditemukan program yang belum berjalan sesuai target, serta mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat di luar forum resmi.
Menanggapi hal tersebut, para narasumber menjelaskan bahwa setiap hasil pengawasan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat juga didorong memanfaatkan berbagai saluran pengaduan dan pelayanan publik yang telah disediakan pemerintah agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kecamatan Panakkukang berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
