Ikonkata-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan Program SAPA SEMESTA UMK Pangan Olahan sebagai gerakan nasional untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM pangan. Program tersebut diluncurkan di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kompleks BPOM RI, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Peluncuran program dihadiri Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dan Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPOM dan Kementerian UMKM terkait pemberdayaan UMKM di bidang obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, SAPA SEMESTA merupakan pengembangan dari berbagai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan BPOM. Program tersebut diperkuat melalui kolaborasi Academia, Business, Government (ABG) serta pemanfaatan teknologi digital agar pendampingan kepada UMKM dapat menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia.
Menurutnya, pendampingan BPOM tidak hanya berhenti pada penerbitan Nomor Izin Edar (NIE), tetapi mencakup seluruh proses mulai dari penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sertifikasi sarana produksi, registrasi produk, hingga pembinaan pascapasar agar mutu dan keamanan produk tetap terjaga.
“Program ini menjadi gerakan nasional untuk membangun ekosistem UMKM pangan yang lebih kuat, adaptif, dan mampu memenuhi standar global,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi berbagai reformasi layanan yang dilakukan BPOM dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
Menurutnya, percepatan layanan regulatori, digitalisasi proses perizinan, serta pendampingan kepada pelaku usaha menunjukkan keberpihakan negara terhadap UMKM tanpa mengurangi standar keamanan dan mutu produk.
“BPOM telah menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berpihak kepada UMKM tanpa mengurangi standar keamanan, mutu, maupun kualitas produk. Model seperti inilah yang dibutuhkan agar produk UMKM Indonesia semakin kompetitif dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” kata Maman.
Ia menambahkan, kolaborasi antara BPOM dan Kementerian UMKM sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.
“Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga harus terus diperkuat agar semakin banyak UMKM naik kelas, memiliki legalitas usaha, mampu bersaing di pasar nasional maupun global, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat fondasi ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Data BPOM menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 12 ribu perusahaan mikro dan kecil telah memiliki produk pangan terdaftar di BPOM atau sekitar 64 persen dari seluruh perusahaan pangan terdaftar.
Selain itu, sekitar 40 persen dari 137 ribu Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan dimiliki pelaku usaha mikro dan kecil. Hingga 30 Juni 2026, BPOM juga telah menerbitkan 653.756 Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk 244.715 industri rumah tangga pangan di seluruh Indonesia.
Keberpihakan tersebut diperkuat melalui pembebasan biaya registrasi produk bagi UMKM menjadi Rp0, pendampingan regulatori, penerapan standar produksi secara bertahap, hingga Program Orang Tua Angkat (OTA) yang mempertemukan industri besar dengan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha.
Sepanjang semester pertama 2026, Program SAPA SEMESTA telah menghasilkan sejumlah capaian, di antaranya melibatkan 29 perusahaan sebagai Orang Tua Angkat yang mendampingi 556 UMKM di 33 wilayah, mengerahkan 139 mahasiswa dari 37 perguruan tinggi untuk mendampingi 126 UMKM di 22 wilayah, serta membantu 182 UMKM memperoleh Nomor Izin Edar melalui layanan jemput bola BPOM.
Taruna Ikrar optimistis kolaborasi antara BPOM, Kementerian UMKM, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, dan media akan semakin memperkuat ekosistem UMKM nasional sehingga lebih banyak produk Indonesia mampu memenuhi standar internasional dan menembus pasar global.
