Ikonkata-Baru beberapa saat setelah dilantik Presiden RI sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono langsung memimpin rapat perdana bersama jajaran eselon I dan II di Kantor BGN, Kamis (23/7/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan komitmen membangun tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
Di hadapan para pejabat BGN, Sudaryono memastikan dirinya maupun keluarganya tidak memiliki atau menguasai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk intimidasi atau penyalahgunaan nama keluarga maupun orang-orang terdekat untuk memengaruhi pengelola program di lapangan.
“Kalau ada oknum yang mengatasnamakan kerabat atau keluarga untuk menekan pengelola, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas. Tidak boleh ada konflik kepentingan dalam tubuh Badan Gizi Nasional,” tegas Sudaryono.
Dalam rapat tersebut, Sudaryono juga meminta seluruh jajaran membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, setiap kritik, masukan, maupun pengaduan publik harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.
Sebelumnya, usai dilantik, Sudaryono juga mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti melalui proses investigasi.
“Kalau ada misalnya dapur kok enggak benar, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Yang benar kita tegakkan, yang baik juga harus kita jaga. Saya siap mendengar masukan dari siapa pun, termasuk teman-teman media,” ujarnya dalam konferensi pers.
Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola Program MBG, mulai dari dugaan penyelewengan hingga praktik yang belum berjalan secara transparan. Karena itu, ia menegaskan BGN tidak akan menutup diri terhadap kritik yang bersifat membangun.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kritik tidak diarahkan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis maupun membubarkan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan ranah kami. Yang menjadi fokus kami adalah memperbaiki tata kelola, memastikan anak-anak menerima makanan bergizi yang aman, sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian desa,” pungkasnya.
