Ikonkata-Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagai salah satu program prioritas nasional meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghadapi proses evaluasi dan penataan internal.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, yang menyebut perbaikan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut Dudung, berbagai dinamika yang terjadi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah. Justru dari masalah itulah kita memperbaiki sistem dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG melalui inspeksi mendadak di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan berbagai praktik baik yang dinilai layak menjadi percontohan nasional, mulai dari standar kebersihan dapur, keamanan pangan, kualitas makanan hingga sistem distribusi kepada penerima manfaat.
Kantor Staf Presiden (KSP) juga mendorong pengawasan partisipatif masyarakat agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga menjamin kualitas layanan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran.
Program MBG sendiri ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah menegaskan setiap evaluasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem, menjaga akuntabilitas, serta memastikan anggaran negara digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.
