Ikonkata-Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat pemerataan akses energi di Sulawesi Selatan. Desakan itu disampaikan menyusul masih lebarnya kesenjangan layanan energi antara kawasan perkotaan dengan wilayah kepulauan dan pegunungan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Waris menegaskan bahwa pemerataan energi harus menjadi bagian dari agenda keadilan pembangunan nasional. Menurutnya, masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi berbagai keterbatasan yang tidak lagi dirasakan warga di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Di saat sebagian daerah sudah menikmati pasokan listrik yang stabil, masih ada masyarakat di kepulauan yang harus hidup dengan keterbatasan energi. Ini menjadi persoalan keadilan pembangunan yang harus segera diselesaikan,” ujar Waris.
Sorotan utama diarahkan pada sejumlah wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan layanan kelistrikan. Menurut Waris, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan pasokan listrik stabil untuk mengembangkan usaha.
Tak hanya wilayah kepulauan, senator tersebut juga menyoroti kondisi daerah pegunungan di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Tana Toraja. Di kawasan ini, gangguan jaringan listrik masih kerap terjadi, terutama saat musim hujan dan cuaca ekstrem.
Waris menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan layanan energi antara wilayah perkotaan seperti Makassar dengan daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis lebih besar.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Potensi tenaga surya, mikrohidro, dan sistem energi hybrid dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Namun, pemanfaatan energi terbarukan tersebut dinilai belum berjalan optimal akibat lambatnya koordinasi dan implementasi kebijakan.
Selain masalah kelistrikan, Waris juga meminta pemerintah membenahi distribusi LPG 3 kilogram agar subsidi energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak. Ia menegaskan bahwa energi bukan sekadar layanan publik, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Negara harus memastikan akses energi yang adil dan merata, baik bagi warga kota maupun masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan wilayah pegunungan,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Waris Halid mendesak Kementerian ESDM mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, memperluas pemanfaatan energi terbarukan, dan memperkuat tata kelola distribusi energi bersubsidi. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, sementara masyarakat di wilayah kepulauan dan pegunungan masih tertinggal dalam memperoleh akses energi yang layak.
“Jangan sampai masyarakat di kepulauan dan daerah terpencil terus menjadi penonton pembangunan. Mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati energi yang layak demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup,” pungkasnya.
