Ikonkata – Pemerintah Kabupaten Maros terus menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir April, realisasi PAD baru mencapai Rp112 miliar atau sekitar 32,33 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp347 miliar.
Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah masih harus mengejar sekitar Rp234,9 miliar agar target PAD tahun ini dapat terpenuhi.
Evaluasi terhadap kinerja penerimaan daerah tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi PAD yang berlangsung di Ruang Marusu, Selasa 12 Mei 2026, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan jajaran pemerintah kecamatan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, M. Ferdiansyah, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tergolong rendah. Hingga April, penerimaan PBB baru mencapai Rp4,3 miliar dari target sebesar Rp41 miliar.
Berdasarkan evaluasi, Kecamatan Camba menjadi wilayah dengan persentase realisasi tertinggi. Kecamatan tersebut membukukan penerimaan sekitar Rp41,8 juta atau 23,90 persen dari target Rp175 juta.
Sebaliknya, Kecamatan Mandai masih menjadi wilayah dengan capaian terendah. Realisasi PBB di kecamatan tersebut baru menyentuh Rp334 juta atau sekitar 1,59 persen dari target yang mencapai kurang lebih Rp21 miliar.
“Masih terdapat kecamatan yang realisasi PBB-nya sangat rendah. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan,” ujar Ferdiansyah.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur meminta seluruh camat untuk bergerak lebih aktif melakukan percepatan penagihan dan optimalisasi potensi pajak di wilayah masing-masing.
Menurutnya, satu bulan ke depan harus dimanfaatkan secara maksimal agar capaian penerimaan dapat meningkat signifikan.
“Masih ada kecamatan dengan capaian yang sangat minim. Tolong segera dilakukan evaluasi dan ditelusuri kendalanya agar target yang telah ditetapkan bisa dikejar,” tegas Muetazim.
Di sisi lain, capaian PAD dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan tren yang cukup positif.
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menjadi perangkat daerah dengan persentase realisasi tertinggi, yakni mencapai 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar.
Posisi berikutnya ditempati Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp142 juta atau 56 persen dari target Rp250 juta.
Sementara itu, Dinas Kesehatan telah membukukan penerimaan sekitar Rp10 miliar atau 34 persen dari target sebesar Rp30 miliar.
Adapun capaian terendah berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang baru merealisasikan Rp831 juta atau 19,12 persen dari target Rp4,3 miliar.
Sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat realisasi sekitar Rp129 juta atau 19,9 persen dari target Rp650 juta.
Dalam forum evaluasi tersebut, Dinas Pertanian juga mengusulkan penyesuaian target pendapatan dari sewa Barang Milik Daerah (BMD). Usulan itu disampaikan dengan alasan sejumlah alat pertanian yang disewakan kerap mengalami kerusakan, sementara anggaran operasional dan perawatan dinilai belum memadai.
Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh OPD dan pemerintah kecamatan dapat meningkatkan koordinasi serta mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan yang tersedia agar target PAD Tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.
