Ikonkata-Pengawasan pemerintahan daerah tak lagi hanya bicara soal laporan dan administrasi.
Di Kota Makassar, pengawasan mulai diarahkan pada satu tujuan utama: memastikan masyarakat benar-benar merasakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada warga.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar di Karebosi Premier Hotel Makassar, Kamis (7/5/2026).
Forum tersebut menghadirkan berbagai unsur masyarakat untuk membahas kualitas pelayanan publik hingga pengawasan program pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Farid Rayendra menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai sinergi antara legislatif dan organisasi perangkat daerah harus terus diperkuat agar pelayanan publik semakin akuntabel dan terbuka.
“Pengawasan ini penting supaya seluruh program benar-benar berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Diskusi yang dipandu moderator Misbahuddin itu berlangsung dinamis. Berbagai persoalan pelayanan publik hingga pengawasan penggunaan anggaran menjadi sorotan peserta.
Narasumber pertama, Firman Wahap, menilai pelayanan publik saat ini dituntut bergerak lebih cepat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, masyarakat tidak lagi ingin berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan berbelit.
“Pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan yang tidak berbelit sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran negara,” katanya.
Firman juga menegaskan pengawasan anggaran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan DPRD. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, narasumber lainnya, Zulkifli Aljahori, menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik akan berdampak langsung terhadap iklim investasi dan kemudahan masyarakat mengurus administrasi.
“Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar pelayanan publik tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti masih lambatnya sejumlah proses pelayanan administrasi di lapangan. Mereka meminta langkah konkret pemerintah untuk mempercepat birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Isu transparansi dan evaluasi berkala menjadi salah satu pembahasan utama dalam diskusi tersebut.
Farid Rayendra mengapresiasi antusiasme masyarakat yang aktif menyampaikan kritik dan masukan selama forum berlangsung. Menurutnya, ruang dialog seperti ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan warga.
Bagi DPRD Makassar, pelayanan publik bukan hanya soal prosedur administratif.
Tetapi tentang bagaimana negara hadir dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
