Ikonkata-Kementerian Agama menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola data penerima manfaat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan program tepat sasaran, khususnya bagi peserta didik di madrasah dan pesantren.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat MBG yang digelar di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya dan dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi.
Dalam forum tersebut, Muhammad Syafi’i menekankan bahwa Kemenag memiliki basis penerima manfaat yang besar dalam program MBG, mencapai sekitar 15,6 juta jiwa yang terdiri dari santri dan siswa madrasah. Karena itu, integrasi dan peningkatan kualitas data menjadi langkah strategis agar implementasi program berjalan efektif.
“Kementerian Agama 100 persen mendukung program ini. Ini merupakan kebutuhan riil di lapangan agar peserta didik di madrasah dan pesantren memperoleh asupan gizi yang lebih baik,” ujarnya.
Kemenag saat ini tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data, sekaligus memastikan sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga lain. Menurutnya, data yang terintegrasi akan menghasilkan intervensi program yang lebih tepat.
Ia juga menyoroti karakteristik pendidikan keagamaan yang unik, di mana terdapat irisan antara siswa madrasah dan santri pesantren. Lebih dari 30 persen siswa madrasah diketahui juga berstatus santri yang tinggal di asrama.
Untuk itu, Kemenag mengusulkan penyederhanaan klasifikasi penerima manfaat menjadi dua kategori utama, yakni santri dan non-santri, guna menghindari tumpang tindih data dan mempermudah pengukuran capaian program.
Selain itu, pendekatan implementasi yang adaptif dinilai penting, terutama bagi pesantren dengan kapasitas besar maupun keterbatasan sarana. “Pendekatan yang fleksibel dan kontekstual akan membantu program MBG berjalan optimal tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan,” kata Syafi’i.
Sementara itu, Sony Sonjaya menegaskan bahwa penguatan data menjadi fondasi utama dalam optimalisasi program MBG. Menurutnya, integrasi lintas sektor diperlukan agar program dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, termasuk wilayah rawan pangan dan dengan prevalensi stunting tinggi.
Senada dengan itu, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan, terutama untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang bersifat dinamis.
Adapun Maria Endang Sumiwi menyebut pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah memprioritaskan wilayah dan kelompok sasaran secara lebih efektif, sehingga dampak program dapat dirasakan secara maksimal.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas data, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih terarah dengan fokus pada kelompok rentan. Kemenag menegaskan akan terus berkontribusi aktif dalam penyediaan data akurat demi mendukung implementasi program yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
