Ikonkata – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD Kota Makassar. Dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I yang digelar di ruang Komisi B DPRD Makassar, legislator menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor usaha.
Anggota DPRD Kota Makassar, Hj. Umiyati, menilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu lebih aktif melakukan pengawasan langsung ke lapangan, termasuk inspeksi mendadak (sidak), guna memastikan kepatuhan wajib pajak.
Menurutnya, masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal akibat ketidaksesuaian pelaporan pajak oleh sebagian pelaku usaha.
“Pengawasan di lapangan harus diperkuat. Jangan hanya mengandalkan laporan administrasi, tetapi juga verifikasi langsung agar data lebih akurat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa sektor usaha seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan memiliki kontribusi besar terhadap PAD, sehingga pengawasan yang lemah dapat berdampak pada potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, Umiyati mendorong Bapenda untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus menekan ruang manipulasi data.
“Pemanfaatan sistem digital harus diperkuat agar pengawasan lebih transparan dan potensi kebocoran bisa diminimalisir,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Bapenda Kota Makassar yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak.
DPRD Makassar berharap langkah kolaboratif antara legislatif dan eksekutif ini dapat mendorong pencapaian target PAD 2026 secara maksimal, sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar.
