Ikonkata : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof Taruna Ikrar melakukan kunjungan ke Instalasi Farmasi RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut sekaitan dengan memperkuat sinergi penanganan penyakit tuberkulosis (TBC) di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara regulator obat dan makanan dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukannasional. Rombongan BPOM RI disambut langsung oleh Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo, dr. Annas Ahmad Maemal Sp.B bersama jajaran direksi rumah sakit.
Sementara itu dalam kunjungannya kali ini, Prof. Taruna didampingi Sekretaris Utama BPOM RI Irjen Pol. Jayadi, Deputi IV Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, Deputi II Moh. Kasuri, Staf Khusus hj. Arina Arsyad, dr. Wachyudi Muchsin, serta jajaran Balai Besar POM di Sulawesi Selatan.
Prof. Taruna menuturkan kunjungan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menjadikan pemberantasan tuberkulosis sebagai salah satu program prioritas nasional atau quick win pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sebagai pembantu Presiden, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap upaya pengendalian TBC di Indonesia.
Pemerintah menargetkan penurunan signifikan kasus TBC melalui penguatan sistem kesehatan,peningkatan skrining secara luas di seluruh Indonesia, serta penguatan akses pengobatan bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Prof. Taruna melihat langsung sistem pengelolaan obat di Instalasi Farmasi RSUP Wahidin Sudirohusodo, termasuk sistem distribusi,penyimpanan, dan pengendalian mutu obat.
Taruna menekankan pentingnya memastikan ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat sebagai bagian penting dalam keberhasilan terapi pasien, khususnya bagi penderita TBC.
Menurut Taruna, salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yakni menempatkan pemberantasan TBC sebagai program prioritas nasional di mana telah meningkatkan anggaran penanganan TBC hingga sekitar Rp11 triliun, termasuk dukungan dari berbagai mitra global.
Dia menegaskan bahwa kehadiran BPOM, akan memastikan obat yang digunakan dalam terapi TBC memiliki standar keamanan, mutu, dan khasiat yang tinggi.
“Perang melawan TBC tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi dari hulu hingga hilir, mulai dari riset, produksi obat, pengawasan distribusi, hingga pelayanan kesehatan kepada pasien,” ungkap Prof. Taruna.
Taruna Ikrar juga menekankan pentingnya integrasi ekosistem kesehatan melalui kolaborasi ABG (Academia Business Government) guna mendorong inovasi riset dan pengembangan obat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap terapi yang berkualitas.
