Ikonkata-Komisi C DPRD Kota Makassar mendesak pemerintah kota mengambil langkah penanganan banjir yang terpadu, sistematis, dan berjenjang di tengah musim hujan yang sedang melanda sejumlah wilayah di Makassar. Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengatakan beberapa kawasan di Makassar memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi, terutama daerah berkontur rendah.
Wilayah seperti Antang dan Manggala disebut kerap terdampak genangansaat hujan berintensitas tinggi.
“Beberapa wilayah dengan posisi tanah lebih rendah sering mengalamigenangan. Ini perlu penanganan serius dan terkoordinasi,” ujarnya, Minggu(11/1/2026_
Ray menilai persoalan banjir membutuhkan keterlibatan aktif pemerintahkota, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk turun langsung melakukan peninjauanlapangan dan perbaikan infrastruktur secara prioritas. Sistem drainasedisebut menjadi fokus utama penanganan.
Ia mendorong optimalisasi peralatan yang dimiliki pemerintah kota, antaralain excavator amfibi milik Dinas PU, untuk pengerukan sedimen di kanal-kanal besar yang menjadi penampung utama aliran air.
“Dinas PU punya excavator amfibi yang bisa dimanfaatkan untuk mengeruksedimen di kanal besar. Kanal-kanal itu mampu menampung volume air yang besar, sehingga perlu dipelihara,” tuturnya.
Ray juga menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan drainase. Saluran dengan lebar sekitar 50 hingga 100 sentimeter berada di bawahkewenangan kecamatan, sementara drainase lebih kecil menjadi tanggungjawab pemerintah kelurahan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya gerak bersama seluruh perangkatpemerintahan dari tingkat kota hingga kelurahan.
Lebih lanjut, ia menyebut persoalan banjir—terutama terkait kebersihandrainase—merupakan aspirasi krusial yang kerap diterima DPRD Makassar.
Komisi C, kata dia, telah menyampaikan langsung kepada Wali Kota Makassar agar isu tersebut menjadi perhatian utama pemerintah kota.
“Kami berharap pemerintah Kota Makassar bukan hanya turunmembersihkan, karena membersihkan itu memang kewajiban. Tetapi harusada upaya berkelanjutan dengan mengajak masyarakat menjaga kebersihanlingkungan,” tegasnya.
Ray juga mengingatkan agar perangkat pemerintahan di tingkat RT, RW, dan kelurahan tidak hanya berperan sebagai pendamping masyarakat, melainkanhadir sebagai representasi pemerintah yang memiliki otoritas dalammengedukasi warga mengenai pentingnya kebersihan lingkungan.
Menurutnya, persoalan banjir bukan hanya terkait kesadaran masyarakat, tetapi juga keterbatasan sarana pendukung kebersihan, mulai dariperlengkapan kebersihan hingga sistem pengangkutan sampah yang dinilaibelum optimal.
“Persoalannya bukan hanya kesadaran masyarakat, tapi juga keterbatasanperlengkapan kebersihan dan sistem penjemputan sampah. Ini yang perludibenahi bersama,” katanya menutup. (Adv)
