ikonkataID,MAKASSAR – Polemik yang terjadi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar menyangkut Dana Cadangan tengah mendapayt sorotan pula dari DPRD Makassar. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel memanggil jajaran direksi PDAM periode 2022-2024. Rencananya DPRD Kota Makassar akan memanggil jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev).
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, mengatakan, pihak legislatif belum menerima laporan resmi dari PDAM terkait persoalan tersebut. Namun ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti isu ini secara terbuka.
“Laporan resmi dari PDAM memang belum masuk. Tapi sebagai wakil rakyat, kita beri ruang pada aparat hukum untuk bekerja. Kami tetap menjalankan fungsi kontrol di DPRD,” kata Basdir usai rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, Rabu 11 Juni 2025.
Menurut Basdir, pemanggilan ini bertujuan memastikan kebijakan direksi PDAM tidak melanggar regulasi, khususnya dalam pengelolaan dana cadangan yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah.
“Soal dana cadangan, saya belum tahu rinciannya. Tapi kami akan panggil PDAM untuk monev bulan ini. Semua akan dibuka dalam rapat,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Direktur Utama PDAM Makassar, Beni Iskandar, telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel terkait dugaan penyimpangan dana cadangan perusahaan. Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa dana cadangan sebesar Rp14 miliar masih tersimpan di bank.
“Jumlahnya sekitar Rp14 miliar, bukan Rp24 miliar seperti diberitakan. Dana itu aman,” ujar Beni kepada wartawan.
Basdir mengatakan DPRD Makassar memastikan akan mendalami isu ini secara objektif. Pemanggilan direksi PDAM dalam waktu dekat disebut sebagai langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
