Ikonkata-Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus Level III (Siaga) mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama yang bermukim di kawasan pesisir Selat Sunda.
Menurut Iwan, pengalaman tsunami Selat Sunda pada 2018 menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan saat bencana telah terjadi, tetapi harus dibangun sejak dini melalui sistem mitigasi yang terintegrasi.
“Dalam menghadapi ancaman bencana akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kita harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” ujar Iwan dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dengan tingkat risiko tinggi.
Selain perlindungan masyarakat, Iwan menyoroti pentingnya menjaga keselamatan transportasi laut di Selat Sunda. Meski layanan penyeberangan Merak–Bakauheni masih beroperasi normal, menurutnya seluruh operator pelayaran harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perkembangan aktivitas vulkanik.
“Operasional transportasi laut harus mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Setiap operator wajib melakukan mitigasi dan selalu siaga terhadap ancaman peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau,” tegasnya.
Iwan juga meminta pemerintah memastikan kesiapan logistik, layanan kesehatan, lokasi pengungsian, serta sistem perlindungan sosial yang dapat segera diaktifkan apabila kondisi berubah menjadi keadaan darurat.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah daerah bersama BNPB memperkuat edukasi kebencanaan berbasis masyarakat agar warga memahami langkah yang harus dilakukan ketika menerima informasi resmi terkait aktivitas gunung api.
Menurutnya, kesiapsiagaan akan berjalan efektif jika dibangun melalui koordinasi lintas sektor antara BMKG, PVMBG, BNPB, Kementerian Perhubungan, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga operator transportasi laut.
“Sinergi yang baik diperlukan agar setiap peningkatan aktivitas vulkanik segera diikuti langkah mitigasi yang terkoordinasi,” katanya.
Tak hanya aspek fisik, Iwan mengingatkan pemerintah juga perlu memperhatikan dampak sosial dan psikologis yang dapat muncul akibat meningkatnya ancaman bencana.
Ia menilai ketidakpastian yang berlangsung dalam waktu lama berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang bergantung pada sektor perikanan, pelayaran, dan pariwisata.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat mitigasi berbasis risiko melalui pemanfaatan data vulkanologi, sistem informasi geospasial, serta pembaruan peta kerawanan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selain itu, simulasi evakuasi di wilayah pesisir Banten dan Lampung dinilai perlu dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat.
“Kita berharap ancaman bencana tidak terjadi. Namun kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan adalah cara terbaik untuk meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan masyarakat,” tutup Iwan.
