BANTEN,IKONKATAID– : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, DR. Bahtiar, M.Si sependapat dengan pernyataan Anggota Komisi II DPR RI Dr.H.Jazuli Juwani untuk memberikan tindakan terhadap oknum oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang kerap mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi Nasional dan daerah. Keduanya menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kordinasi bersama tim terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasarakatan dengan tema Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi dan Stabiltas Ekonomi Nasional.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pendopo Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Rabu 5 November 2025. Dalam pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni dan seluruh unsur Forkopimda tingkat provinsi Banten, Forkopmda Kabupaten, Pengurus DPD Partai Politik se Provinsi Banten, Kepala Kesbangpol. Sementara dari unsur masyarakat yakni FPK, FKDM, FKUB se Banten.
Kegiatan yang digelar ini merupakan salah satu upaya untuk membangun kekompakan unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari legislatif, yudikatif, eksekutif hingga forum-forum warga.
“Bahwa membangun negara, pemerintah ini tangannya terbatas maka kita memerlukan kekuatan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Dr. Bahtiar mengakui bahwa gangguan dari ormas kerap muncul dalam beberapa tahun terakhir ini. Ormas kerap menjadi alat kepentingan sebagian kalangan. Bahkan langkahnya juga bisa berbanding terbalik dengan langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Oleh karenanya perlu dibangun kesamaan pandangan pikiran bagaimana membangun. Bebas berorganisasi tapi ada batasannya, jadi jangan nanti yang baik tertutupi, dan menyalahgunakan kepentingan,” ujarnya.
Bahtiar sependapat dengan pernyataan Dr.Jazuli dari Komisi 2 DPR RI bahwa kekuatan pemerintah dan negara terbatas. Maka kita perlukan kekuatan masyarakat di mana salah satunya potensi masyarakat itu yakni organisasi kemasyarakatan.
“Dulu yang pernah beliau sampaikan. Memang ada dinamika dan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini tadinya organisasi ini didirikan dan dibentuk untuk mengisi ruang ruang kosong pemerintahan, membangun berbagai sektor bidang kesehatan pendidikan dan lingkungan. Dalam perjalanannya menjadi alat kepentingan terhadap oknum oknum ormas”ucapnya .
Maka dari itu lanjut dia, sudah perlu dibangun kesamaan pikiran dan pandangan.
Selain itu Bahtiar juga mendorong peran Forkopimda khusus di Provinsi Banten. Sebab dalam unsur Forkopimda itu terdapat DPRD, Polisi, Tentara, Kejaksaan, Pengadilan, Ulama dan tokoh tokoh lainnya.
“Harus sering sering dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah. Yang bagus mestinya diapresiasi. Yang melanggar jangan segan segan untuk dihukum. Gak boleh ada keraguan. Karena demokrasi itu harus diikat oleh hukum” saran Bahtiar.
Lebih khusus kepada provinsi Banten, Bahtiar meminta kepada Pemprov Banten dan Forkopimda untuk lebih sering menggelar kegiatan bersama Ormas. Di mana untuk menyelaraskan pandangan untuk pengembangan Provinsi Banten yang lebih baik. (Rls)
