Ikonkata-Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama untuk menjalankan program prioritas pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Suahasil setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurut Suahasil, arahan utama Presiden adalah memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat sekaligus dipercaya publik.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.
Defisit Tetap di Bawah 3 Persen
Suahasil menegaskan APBN harus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kesehatan fiskal.
Karena itu, pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN berada di bawah batas 3 persen.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.
Ia mengatakan Kementerian Keuangan akan terus bekerja menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
APBN Harus Bisa Dipercaya
Bagi Suahasil, kredibilitas APBN tidak hanya ditentukan oleh angka dan kebijakan fiskal. Komunikasi publik yang konsisten dan dapat dipercaya juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan APBN diarahkan tidak hanya untuk menjaga disiplin fiskal, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memahami arah dan manfaat kebijakan keuangan negara.
Efisiensi Bukan Sekadar Pangkas Anggaran
Suahasil juga memberikan penekanan pada konsep efisiensi dalam pengelolaan APBN.
Menurutnya, efisiensi tidak boleh diterjemahkan semata-mata sebagai pemotongan anggaran. Ukuran utamanya adalah kemampuan belanja negara menghasilkan keluaran maksimal dan manfaat nyata.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Pandangan tersebut menempatkan kualitas belanja sebagai perhatian utama. Setiap anggaran dituntut memiliki hasil yang jelas dan memberi dampak bagi masyarakat.
Pastikan Transisi Berjalan
Dalam menjalankan amanah barunya, Suahasil memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik.
Koordinasi tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan negara tetap berjalan berkesinambungan dan berbagai program pemerintah tidak terganggu oleh proses pergantian kepemimpinan.
Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya menjaga APBN tetap sehat, tetapi juga memastikan ruang fiskal yang tersedia mampu diterjemahkan menjadi program yang produktif.
