Ikonkata-Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari meminta seluruh pimpinan OPD dan pengelola anggaran tidak menunda tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil pengawasan Inspektorat.
Peringatan itu disampaikan Andi Ina saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru 2026 di Baruga Pettu Adae, Mal Pelayanan Publik (MPP) Barru, Selasa (8/9/2026).
Menurut Andi Ina, pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan. Pengawasan harus menjadi instrumen pembinaan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh aparatur agar menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi sekaligus langkah pencegahan. Persoalan administrasi maupun pengelolaan anggaran tidak boleh dibiarkan hingga berujung pada persoalan hukum.
“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Anggaran untuk Masyarakat
Andi Ina juga menegaskan seluruh anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Setiap satu sen anggaran yang ibu dan bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” katanya.
Ia sekaligus memastikan dirinya bersama Wakil Bupati tidak meminta ataupun mengharapkan imbalan pribadi dari jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.
Target MCP KPK Hijau
Selain penyelesaian temuan pemeriksaan, Andi Ina meminta seluruh OPD meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Ia berharap peningkatan MCP dilakukan bukan sekadar mengejar nilai, tetapi lahir dari kesadaran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” ujarnya.
LARWASDA 2026 menjadi agenda pertama yang digelar di lingkungan Pemkab Barru. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta, terdiri atas pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor dan PPUPD Inspektorat.
Rangkaian kegiatan mencakup pemaparan hasil pengawasan Inspektorat, capaian tindak lanjut pemeriksaan, rekomendasi kepada perangkat daerah hingga pemerintah desa, serta diskusi untuk memperkuat komitmen penyelesaian hasil pengawasan.
Andi Ina berharap penguatan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa dan Dana BOS sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
