Ikonkata— Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, A. Waris Halid, ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sulawesi Selatan periode 2025–2031.
Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Pleno Diperluas DPD Abpednas Sulsel yang digelar di Hotel Ramedo, Makassar, Sabtu (29/8/2026). Rapat dihadiri perwakilan 18 DPC Abpednas se-Sulawesi Selatan.
Selain menetapkan Waris Halid sebagai ketua, rapat pleno juga menghasilkan keputusan restrukturisasi kepengurusan DPD Abpednas Sulsel.
Proses penetapan berlangsung singkat dalam suasana kekeluargaan. Setelah Waris Halid menerima mandat sebagai ketua, rapat dilanjutkan dengan agenda penyegaran struktur organisasi sesuai mekanisme musyawarah dan ketentuan AD/ART Abpednas Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Waris Halid kemudian ditetapkan sebagai Ketua DPD Abpednas Sulsel periode 2025–2031, sementara Akbar Shabaka dipercaya sebagai sekretaris.
Rapat pleno juga menetapkan dan mengesahkan susunan pengurus DPD Abpednas Sulsel untuk periode yang sama.
Usai menerima mandat, Waris Halid yang akrab disapa AWH menyatakan kesediaannya menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Ia berkomitmen menjalankan visi dan misi Abpednas di Sulawesi Selatan, terutama dalam memperkuat penyaluran aspirasi masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Dengan ini saya bersedia menerima amanah sebagai Ketua DPD Abpednas Sulawesi Selatan periode 2025–2031.”
Menurut Waris, keberadaan Abpednas memiliki posisi penting sebagai wadah komunikasi, koordinasi, sekaligus pemersatu anggota BPD di seluruh Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan.
Organisasi tersebut juga menjadi ruang untuk menampung dan menyalurkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa melalui BPD secara terarah dan bertanggung jawab.
Selain memperkuat fungsi aspirasi, Abpednas memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai tugas, fungsi dan kewenangan, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Abpednas juga membangun kemitraan dengan sejumlah lembaga negara dan pemerintah, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, hingga Kejaksaan RI melalui program Jaga Desa.
Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas serta pencegahan penyalahgunaan anggaran desa.
Dengan kepengurusan baru, Abpednas Sulsel di bawah kepemimpinan Waris Halid diharapkan semakin mampu memperkuat posisi BPD sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjadi saluran aspirasi masyarakat di tingkat desa.
