Ikonkata-Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang mulai dirasakan masyarakat. Kekeringan, menurunnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor penanganan dan antisipasi bencana di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut diikuti unsur Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, PLN ULP Barru, pimpinan OPD terkait, perwakilan camat, serta stakeholder lainnya.
Andi Syarifuddin mengatakan kondisi yang berkembang membutuhkan respons bersama karena dampak El Nino mulai memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Fenomena El Nino sejak awal telah diperkirakan akan terjadi mulai Juni dan kemungkinan berlangsung cukup lama hingga Oktober,” ujarnya.
Pemkab Barru sebelumnya telah menetapkan status siaga bencana dan menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun, perkembangan kondisi di lapangan membuat pemerintah perlu kembali mengevaluasi langkah penanganan.
“Setiap hari ada saja titik kebakaran, kemudian titik-titik yang membutuhkan pelayanan air bersih juga semakin bertambah. Karena itu, kita perlu duduk bersama untuk menentukan apa yang harus kita lakukan,” kata Andi Syarifuddin.
Titik Panas dan Ancaman Karhutla
Ancaman kebakaran menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam rakor. Pemerintah daerah menerima laporan mengenai sejumlah titik panas yang terpantau melalui sistem pemantauan satelit.
Dalam satu malam, bahkan sempat terpantau sekitar 40 titik api di wilayah Kabupaten Barru.
Namun, pemerintah mengingatkan bahwa titik panas dari pemantauan satelit tidak selalu berarti kebakaran hutan dan lahan. Sebagian dapat berkaitan dengan aktivitas masyarakat, termasuk pembakaran lahan.
Kondisi lahan yang kering membuat aktivitas tersebut berisiko memicu kebakaran yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
“Ini menjadi perhatian kita semua karena kondisi lahan yang sangat kering membuat api mudah membesar dan sulit dikendalikan,” tegasnya.
Andi Syarifuddin mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam membantu penanganan kebakaran, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Air Bersih Mulai Jadi Persoalan
Selain karhutla, keterbatasan air bersih menjadi dampak lain yang mulai dirasakan warga.
Penurunan debit sejumlah sumber air membuat beberapa jaringan pelayanan tidak dapat berfungsi secara normal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat distribusi air ke wilayah yang membutuhkan.
Kepala BPBD Barru sebelumnya menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG, curah hujan di Kabupaten Barru sepanjang Agustus hingga 24 Agustus 2026 berada pada kisaran 0–20 milimeter per bulan. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September.
Dampaknya mulai terlihat pada ketersediaan air masyarakat maupun sektor pertanian, terutama di wilayah barat dan selatan Barru.
Pemkab Barru telah menetapkan status siaga darurat bencana mulai 21 Juli hingga 30 September 2026. Dalam kondisi tersebut, pelayanan air bersih dan kesiapsiagaan menjadi prioritas pemerintah.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan bersama. Kita tidak hanya menunggu dampak terjadi,” tegas Kepala BPBD Barru.
Evaluasi Status Bencana
Rakor lintas sektor juga membahas kemungkinan peningkatan status penanganan dari siaga bencana menjadi darurat bencana.
Andi Syarifuddin mengatakan keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak. Pemerintah akan mempertimbangkan data lapangan serta masukan dari seluruh unsur yang terlibat.
“Apakah status ini segera kita tingkatkan dari siaga bencana menjadi darurat bencana, tentu kesimpulannya akan kita ambil berdasarkan diskusi dan masukan dari kita semua,” jelasnya.
Pemkab Barru juga mendapat dukungan dari PLN dalam penanganan kondisi darurat, termasuk penyediaan peralatan yang dapat menunjang pengadaan dan distribusi air ke wilayah terdampak.
Pemerintah daerah berharap dukungan peralatan tersebut dapat ditingkatkan sehingga respons terhadap kebutuhan masyarakat bisa dilakukan lebih cepat.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Barru menegaskan penanganan dampak El Nino tidak bisa dilakukan oleh satu instansi. Pemerintah daerah, aparat keamanan, OPD, dunia usaha, hingga masyarakat perlu bergerak bersama untuk mencegah meluasnya dampak kekeringan dan kebakaran.
Fokus utama saat ini adalah memastikan ketersediaan air bersih, memperkuat deteksi dini karhutla, serta memastikan pemerintah memiliki kapasitas respons yang memadai apabila kondisi semakin memburuk.
