Ikonkata-Kinerja pendapatan daerah Kota Makassar menunjukkan tren positif hingga triwulan II 2026. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat realisasi pendapatan telah menembus lebih dari 49 persen, sekaligus mencatat surplus sekitar Rp130 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan capaian tersebut menunjukkan penerimaan daerah masih bergerak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Pendapatan di Bapenda itu sudah di angka 49 persen lebih. Jadi, kalau begini trennya cukup bagus, cukup positif,” kata Asminullah, Jumat (7/8/2026).
Meski demikian, ia menyebut sejumlah jenis pajak memiliki karakter penerimaan tahunan sehingga peningkatan signifikan diperkirakan baru terlihat pada triwulan IV. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jatuh tempo pada periode tersebut.
“Nanti progres peningkatannya itu di bulan Oktober. PBB kan jatuh temponya di situ. Jadi alhamdulillah ini lumayan bagus. Bahkan surplus sekitar Rp130 miliar dibanding tahun lalu pada tanggal yang sama,” ujarnya.
PBJT Masih Jadi Andalan PAD
Asminullah mengungkapkan, kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar hingga saat ini masih berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Besarnya kontribusi PBJT tidak terlepas dari sejumlah objek pajak yang tergabung di dalamnya, termasuk hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan hingga parkir.
“Kalau yang paling mendominasi tentu masih PBJT. Karena di dalam PBJT itu sudah bergabung pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, sampai parkir,” jelasnya.
Di sisi lain, Bapenda mulai mempercepat penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Data wajib pajak penunggak telah dikantongi dan proses penagihan kini dikoordinasikan bersama Kejaksaan melalui mekanisme pendampingan.
“Sudah ada beberapa penunggak pajak dan sementara kami koordinasikan. Kami sudah bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk melakukan pendampingan penagihan,” katanya.
Penagihan lapangan bersama pihak terkait dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat, dengan prioritas terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan dalam jumlah besar.
Sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak hotel, hiburan, restoran, serta PBB.
Reklame Jadi Fokus Pembenahan
Bapenda juga menindaklanjuti masukan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar adalah pajak reklame.
Asminullah mengatakan penataan reklame kini tengah dipersiapkan, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga menyangkut desain, bentuk, dan model reklame agar lebih tertib sekaligus memiliki nilai ekonomi yang lebih optimal.
“Untuk reklame sendiri memang kami lagi fokus ke penataannya,” ujarnya.
Bapenda saat ini menyiapkan konsep penataan bersama konsultan. Setelah rancangan tersebut rampung, pemerintah akan mengundang pelaku usaha reklame untuk membahas dan menyosialisasikan konsep yang akan diterapkan.
Khusus reklame jenis bando yang melintang di jalan, Bapenda memastikan penerbitan izin baru dihentikan. Sementara reklame bando yang sudah berdiri akan dibahas bersama para pengusaha untuk menentukan langkah penanganannya.
“Untuk reklame bando, yang baru sudah kami tahan. Tidak ada lagi yang baru. Tinggal yang memang sudah ada, itu yang sementara kami bicarakan dengan pengusaha reklame bagaimana penanganannya,” ungkapnya.
Meski realisasi pajak reklame pada pertengahan tahun belum menunjukkan lonjakan signifikan, Asminullah tetap optimistis target 2026 dapat dicapai.
Menurutnya, karakter pajak reklame yang bersifat tahunan membuat penerimaannya cenderung meningkat menjelang akhir tahun.
“Tahun lalu tercapai dan tahun ini proyeksi saya juga harus capai target. Hanya memang reklame ini sifatnya pajak tahunan, jadi progres bulanannya berbeda. Nanti di akhir tahun baru kelihatan peningkatan pendapatannya,” pungkasnya.
