Ikonkata — Kabupaten Maros mencatat capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan APBD di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026. Angka realisasi mencapai 52,58 persen, sekaligus menempatkan Maros di atas seluruh pemerintah kabupaten, kota, maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Data tersebut merupakan paparan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait perkembangan realisasi pendapatan APBD se-Sulsel. Capaian Maros juga berada jauh di atas rata-rata provinsi yang tercatat 41,07 persen.
Maros unggul tipis dari Pangkajene dan Kepulauan dengan 52,39 persen, disusul Sinjai 51,75 persen. Parepare mencapai 50,92 persen, Bulukumba 50,47 persen, dan Sidenreng Rappang 50,15 persen. Sementara Makassar berada di angka 48,85 persen.
Kepala Bapenda Maros, Ferdiansyah, menyebut capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menjaga sekaligus meningkatkan kinerja pendapatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Di tengah efisiensi, tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah. Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja agar pendapatan APBD Maros dapat terealisasi sesuai target,” kata Ferdiansyah, Minggu (26/7/2026).
Di sisi lain, sejumlah daerah masih berada di bawah rata-rata capaian provinsi. Takalar mencatat 47,08 persen, Bone 45,40 persen, Luwu Utara 44,67 persen, dan Pinrang 42,51 persen. Gowa menjadi daerah dengan realisasi yang tercatat paling rendah dalam data tersebut, yakni 27,78 persen.
Perbedaan capaian itu memperlihatkan masih adanya jarak kinerja pendapatan antardaerah di Sulsel. Hingga akhir Juli, hanya sejumlah daerah yang berhasil melewati angka 50 persen, dengan Maros menjadi daerah yang mencatat realisasi tertinggi.
Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
